Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Anggaran tahun fiskal 2020 yang diputuskan oleh pemerintah Jepang mencapai rekor tertinggi dengan total akun umum lebih dari 102,6 triliun yen.

"Tantangannya adalah bagaimana menunjukkan jalan menuju konsolidasi fiskal, dengan ekspansi pengeluaran yang tak terhentikan," ujar sumber Tribunnews.com, Minggu (22/12/2019).

Tagihan anggaran untuk tahun fiskal berikutnya, yang disetujui oleh pemerintah 20 Desember lalu, mencapai total 102,66 triliun yen, melebihi 1,2 triliun yen nilai tahun fiskal saat ini dan telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Jepang, 8 tahun terakhir ini terus-menerus meningkat.

Dari jumlah tersebut pengeluaran jaminan kesejahteraan sosial seperti perawatan kesehatan dan pensiun telah meningkat oleh populasi yang jauh semakin menua, dan biaya kebijakan baru seperti pendidikan tinggi gratis untuk rumah tangga berpenghasilan rendah telah bertambah secara signifikan.

Selain itu, sebagai hasil dari penguatan infrastruktur untuk pencegahan dan mitigasi bencana dan mengambil langkah-langkah untuk mendukung perekonomian, pengeluaran telah meningkat secara signifikan pula.

Di sisi lain, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi lebih dari 63,5 triliun yen karena peningkatan penjualan dari kenaikan tarif pajak konsumsi (PPN).

Indikator kesehatan fiskal yang semakin berat dalam tiga tahun terakhir ini.

Persiapan untuk SMA dan pendidikan gratis sebesar 488,2 miliar yen.

Baca: Wakil Mendagri Jepang Bocorkan Rahasia, Menteri Sanae Serahkan 3 Bulan Gajinya kepada Pemerintah

Baca: Sebut NHK Sama Dengan Yakuza, Wakil Presiden Senior Pos Jepang akan Dikenakan Sanksi Administrasi

Baca: Panitia Projection Mapping Jepang Tayangkan Video Promosi Kuil Kakegawa Dibantu Pelajar Indonesia

Biaya untuk melengkapi fasilitas pembuatan kartu My Number supaya bisa diaplikasikan lewat internet dianggarkan 230 juta yen, dan biaya pembersihan plastik sampah di pantai-pantai di Jepang dianggarkan 13,1 miliar yen.

Pada pertemuan setelah anggaran diputuskan, Wakil Perdana Menteri Taro Aso menyatakan bahwa anggaran ditetapkan untuk melanjutkan upaya reformasi pengeluaran dan bertujuan untuk keseimbangan antara revitalisasi ekonomi dan konsolidasi fiskal.

"Yang disebut "baby boomer" mulai berusia 75 tahun, dan ketika pengeluaran jaminan sosial mendekati 2022, reformasi yang akan datang harus dilaksanakan lebih awal," tambah sumber itu.

Kekurangan dana untuk menutupi anggaran tersebut pertama kali dalam 10 tahun terakhir akan dikeluarkan obligasi pemerintah Jepang (JGB) di tahun 2020 mendatang.

Bagi penggemar Jepang dapat ikut diskusi dan info terakhir dari WAG Pecinta Jepang. Email nama lengkap dan nomor whatsapp ke: info@jepang.com