TRIBUNNEWS.COM - Situasi panas di Perairan Laut Natuna mendapat berbagai macam tanggapan.

Satu di antara tanggapan tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul Kharis menyebut, apabila ada pihak yang tidak kompak dalam menghadapi konflik ini akan dimanfaatkan pihak berkepentingan.

"Kalau tidak kompak itu menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang punya kepentingan terhadap masalah ini," kata Abdul yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020).

Kata Abdul, Anggota DPR semua kompak dan sepakat bahwa sebagian besar pendapat teman-teman di DPR mengatakan bahwa kita harus mempertahankan Kedaulatan negara kita.

Berdasar penuturan Abdul, sebagian Anggota DPR kompak dan sepakat terkait mempertahankan Kedaulatan Negara Indonesia.

"Berkaitan dengan Natuna kita tindak tegas mereka yang melintas tanpa seizin dari pemerintah Indonesia," tambahnya.

Dalam menyikapi konflik yang terjadi di Laut Natuna, DPR meminta agar Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kompak.

Tanggapan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Terkait konflik wilayah yang terjadi di Kepulauan Riau itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi angkat bicara.

Ia dengan tegas mengatakan,Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok," tegas Retno Marsudi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020).

Retno menerangkan, klaim sepihak oleh China tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh Hukum Internasional.

"Tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh Hukum Internasional, terutama satu bagian dari UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982," jelasnya.