Laut Natuna Diklaim China

China Klaim Laut Natuna, Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Tindak Tegas Kapal yang Melintas Tanpa Izin

Tayang: Selasa, 7 Januari 2020 15:23 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Andari Wulan Nugrahani

Editor: bunga pradipta p

Baca Selanjutnya: Terus Digempur Oleh Rusia, Ukraina Masih Kendalikan 800 Kilometer Persegi Wilayah Kursk

✖

China Klaim Laut Natuna, Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Tindak Tegas Kapal yang Melintas Tanpa Izin

Tangkap Layar YouTube KompasTV

Tangkap Layar YouTube KompasTV Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa dirinya tak mengharapkan Menlu Retno dan Menhan Prabowo tak kompak. Kalau tidak kompak itu menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang punya kepentingan terhadap masalah ini. DPR semua kompak sepakat bahwa sebagian besar pendapat teman-teman di DPR mengatakan bahwa kita harus mempertahankan Kedaulatan negara kita berkaitan dengan Natuna kita tindak tegas mereka yang melintas tanpa seizin dari pemerintah Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Situasi panas di Perairan Laut Natuna mendapat berbagai macam tanggapan.

Satu di antara tanggapan tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul Kharis menyebut, apabila ada pihak yang tidak kompak dalam menghadapi konflik ini akan dimanfaatkan pihak berkepentingan.

"Kalau tidak kompak itu menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang punya kepentingan terhadap masalah ini," kata Abdul yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020).

Tangkap Layar YouTube KompasTV Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa dirinya tak mengharapkan Menlu Retno dan Menhan Prabowo tak kompak. Kalau tidak kompak itu menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang punya kepentingan terhadap masalah ini. DPR semua kompak sepakat bahwa sebagian besar pendapat teman-teman di DPR mengatakan bahwa kita harus mempertahankan Kedaulatan negara kita berkaitan dengan Natuna kita tindak tegas mereka yang melintas tanpa seizin dari pemerintah Indonesia. — Tangkap Layar YouTube KompasTV Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa dirinya tak mengharapkan Menlu Retno dan Menhan Prabowo tak kompak. (Tangkap Layar YouTube KompasTV)

Kata Abdul, Anggota DPR semua kompak dan sepakat bahwa sebagian besar pendapat teman-teman di DPR mengatakan bahwa kita harus mempertahankan Kedaulatan negara kita.

Berdasar penuturan Abdul, sebagian Anggota DPR kompak dan sepakat terkait mempertahankan Kedaulatan Negara Indonesia.

"Berkaitan dengan Natuna kita tindak tegas mereka yang melintas tanpa seizin dari pemerintah Indonesia," tambahnya.

Berita Rekomendasi

Dalam menyikapi konflik yang terjadi di Laut Natuna, DPR meminta agar Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kompak.

Tanggapan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Terkait konflik wilayah yang terjadi di Kepulauan Riau itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi angkat bicara.

Ia dengan tegas mengatakan,Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok," tegas Retno Marsudi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan empat poin sikap pemerintah Indonesia atas masuknya sejumlah kapal nelayan dan Coast Guard Cina ke Perairan Natuna sejak beberapa hari lalu usai Rapat Paripurna Tingkat Menteri yang bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (3/1/2020). (Gita Irawan/Tribunnews.com)

Retno menerangkan, klaim sepihak oleh China tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh Hukum Internasional.

"Tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh Hukum Internasional, terutama satu bagian dari UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982," jelasnya.

Lebih lanjut, dalam rapat koordinasi di Kemenkopolhukam, Retno menyampaikan agar posisi Indonesia diperkuat dalam menyikapi situasi di Laut Natuna.

Ia menegaskan, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Tanggapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Prabowo Subianto angkat bicara terkait masuknya kapal laut asing di perairan Laut Natuna Utara.

Prabowo Subianto menegaskan, akan akan menyelesaikan situasi panas ini dengan baik.

"Kami tentunya akan begini, kami masing-masing punya sikap. Kami nanti harus mencari solusi yang baik," kata Prabowo yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (3/1/2020).

"Bagaimanapun China adalah negara sahabat," katanya.

Saat ditanya oleh rekan media soal penambahan personel, Prabowo berseloroh untuk santai.

"Kita cool saja, santai," tuturnya.