Korupsi dan nepotisme

Kaitan erat antara dunia perekonomian, politik dan militer menyuburkan praktek korupsi dan nepotisme. Bahkan Presiden Hassan Rouhani sering mengkritik praktek ini dan menuntut reformasi.

November lalu, Rouhani menuntut lembaga peradilan untuk lebih serius mengusut kasus-kasus korupsi besar.

"Mana ikan kakapnya? Kenapa mereka tidak dikejar", kata Rouhani.

Pengaruh politisi kalangan reformis memang kecil dibanding para jenderal dan Mullah. Yayasan-yayasan militer sering memenangkan proyek-proyek pemerintahan, yang cukup sering dibagikan tanpa proyek penawaran terbuka.

Terutama sejak AS menjatuhkan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran, perekonomian gelap makin meluas. Banyak barang, terutama minyak, dijual secara gelap lewat negara-negara tetangga.

Itu sebabnya, kata Michael Tockuss, sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti, berapa banyak minyak dari Iran yang diekspor. "Masa-masa sanksi ekonomi bukan masa baik untuk tranparansi dan kemajuan ekonomi", lanjutnya.

Masih tergantung pada minyak

Minyak memang masih tetap merupakan pembawa devisa yang terpenting bagi Iran. Itu sebabnya, sanksi ekonomi yang diterapkan AS benar-benar menyulitkan.

Perekonomian merosot drastis, harga-harga melangit dan memicu inflasi.

Dalam pidato 12 November lalu, Presiden Hassan Rouhani secara terbuka mengeluhkan hal ini: "Bagaimana kita bisa mengelola negara, kalau untuk menjual minyak saja sudah bermasalah?"

Rouhani menghadapi dilema besar.

Untuk membangkitkan ekonomi, dia perlu membenahi anggaran negara, misalnya dengan meningkatkan pajak.

Tapi langkah itu berisiko karena bisa menyulut aksi protes masyarakat.

Baca: Muncul Isu Pesawat Berpenumpang 176 Orang Jatuh Ditembak Rudal Iran, Ini Kata Pakar Penerbangan