Dia mengklaim teroris bisa diubah pola pikirannya dengan program deradikalisasi.

Ia merujuk sejumlah eks teroris yang kini membantu pemerintah, seperti Ali Fauzi dan Ali Imron.

Meski ada kasus-kasus di mana eks teroris kembali radikal, kata Khairul, hal itu tidak boleh digeneralisasi.

"Benar, ada satu atau dua orang yang yang dibina BNPT jadi bomber, seperti suami-istri yang (melakukan bom di) Filipina itu. Tapi itu nggak bisa digeneralisir," ujarnya, merujuk peristiwa pengeboman gereja di Filipina tahun 2019.

"Program deradikalisasi memang belum optimal, tugas kita lah menyempurnakannya," ujarnya.

Bagaimana nasib WNI yang tidak akan dipulangkan?

Saat ditanya mengenai bagaimana nasib orang-orang yang tidak akan dikembalikan ke Indonesia, Presiden Jokowi enggan berkomentar banyak.

Dia menilai konsekuensi mengikuti ISIS seharusnya sudah diperhitungkan oleh orang-orang yang memutuskan pergi ke Suriah.

Sementara, menurut Sidney Jones, ratusan orang Indonesia yang ada di Suriah menghadapi beberapa kemungkinan.

"Mungkin ada yang coba melarikan diri dari penjara, ada yang lambat laun meninggal di sana," ujarnya.

"Ada yang mungkin bisa bertahan di sana. Tapi dengan keadaan perang di sana, kamp-kamp itu bisa dibom, kita nggak tau nasib-nasib WNI itu."

Sementara itu, Jokowi mengatakan ia telah meminta jajarannya mengidentifikasi 689 WNI eks ISIS diidentifikasi satu per satu.

Dengan demikian, kata Jokowi, pemerintah dapat mengantisipasi jika ada warga eks ISIS yang menyusup masuk ke Indonesia.

"Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplet. Sehingga cegah tangkal bisa dilakukan di sini, kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," katanya.