KKP Berhasil Tangkap Kapal Ilegal Vietnam, Media Asing Soroti Hal Ini
SCMP memberitakannya dengan memuat judul "Indonesia Menahan Kapal Ikan Ilegal Vietnam di Kepulauan Selatan Laut China".
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Mereka bersitegang dengan Beijing karena sejumlah kapal dari China memasuki wilayah tersebut.
China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan.
Kendati demikian, klaim juga datang dari beberapa negara Asia Tenggara yakni Vietnam, Filipina, dan Malaysia.
Menurut penelusuran, media France24 dan beberapa lainnya juga turut memuat berita ini dengan isi konten yang sama.
Baca: Kembali Mencuri di Laut Natuna Utara, Lima Kapal Ikan Asing Asal Vietnam Ditangkap
Baca: Bakal Disulap Jadi RS Khusus Corona, Bangunan Bekas Camp Vietnam di Galang Batam Bagai Rumah Hantu
France24 memberikan judul "Indonesia Menahan Kapal Penangkap Ikan Ilegal dari Vietnam".
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang turun langsung melihat dan mengecek di Pangkalan PSDKP Batam, Rabu (4/3/2020) kemarin.
Lima KIA Vietnam tersebut yakni KG 94376 TS, PAF 4837, KG 94654 TS, PAF 4696 dan KG 95786 TS dengan total awak kapal berkewarganegaraan Vietnam 68 orang.
Mereka menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl untuk memancing.
"Kapal-kapal ini ditangkap pada 1 Maret 2020, yang sedang melakukan pencurian hasil kekayaan alam laut kita di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 – Laut Natuna Utara," kata Edhy dikutip dari Kompas.com.
Menurut Edy, operasi terstruktur yang dilaksanakan KP. Paus 01, KP. Hiu Macan Tutul 02, KP. Orca 01, KP. Orca 02 dan KP. Orca 03 ini membuahkan hasil.
Memang operasi ini merupakan upaya KKP setelah ada arahan dari Presiden Jokowi, untuk meningkatkan pengawasan di Laut Natuna.
"Sesuai arahan Presiden serta DPR, kami akan memperkuat pengawasan di wilayah perairan Laut Natuna Utara untuk memastikan bahwa kedaulatan pengelolaan perikanan tidak diganggu negara manapun," tegas Edhy.
Edhy tidak lupa mengapresiasi kinerja tim KKP.
Tujuannya agar para personil dan petugas penjagaan kedaulatan Indonesia ini semakin semangat lagi.
Menurutnya, KKP dan DPR sudan sepakat bahwa PSDKP akan diperkuat dan kesejahteraan Awak Kapal Pengawas akan ditingkatkan.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani) (Kompas.com/Kontributor Batam, Hadi Maulana)
