TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar mengatakan, tidak ada pelanggaran perjanjian gencatan senjata di Provinsi Idlib, Suriah.

Diketahui sebelumnya, Idlib dilanda Perang Suriah sejak 15 Maret 2011 lalu.

Melansir Al Jazeera, setelah negosiasi di Moskow, Rusia dan Turki telah mencapai kesepakatan damai pada Kamis malam (5/3/2020) lalu.

"Kami akan terus menjadi pasukan yang mencegah pelanggaran terhadap gencatan senjata," kata Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar pada Sabtu (7/3/2020).

"Tidak ada yang terjadi sejak gencatan senjata mulai berlaku," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, Ankara akan menggunakan hak membela diri apabila pasukan atau pangkalannya di wilayah Idlib diserang.

Sementara itu, Anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO), Turki dan Rusia mendukung memberikan dukungan kepada pihak yang berseteru dalam perang yang telah berlangsung sembilan tahun ini.

Lebih lanjut, Moskow memberikan dukungan kepada Presiden Bashar al-Assad.

Sementara, Ankara mendukung beberapa kelompok oposisi.

Untuk diketahui, konfrontasi semakin mendekati kedua pihak dalam beberapa pekan terakhir.

Baca: Penelitian Ini Ungkap Kondisi Idlib Sebelum dan Sesudah Perang, Sepertiga Bangunan Rusak

Baca: Rusia dan Turki Tandatangani Perjanjian Gencatan Senjata di Idlib, Keadaan Lebih Tenang

Baca: Rusia Mengecam Klaim Turki Soal Jutaan Migran dari Idlib: HOAKS

Kesepakatan di Moskow

Kesepatakan yang dicapai di Moskow dalam negosiasi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitra Rusianya, Vladimir Putin juga membangun koridor keamaan di setiap sisi jalan raya M4 timur-barat Greater Idlib.

Di lokasi tersebut, tentara gabungan Rusia-Turki akan mulai berpatroli pada 15 Maret 2020 mendatang.

Akar mengatakan, Turki telah memulai prosedur dan prinsip koridor keselamatan di sekitar jalan raya M4.