Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang dituntut 110 juta yen atas kematian seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Keuangan Jepang cabang Osaka yang bunuh diri, Toshio Akagi beberapa waktu lalu.

Aplikasi tuntutan dimasukkan ke Pengadilan Osaka pada 18 Maret lalu.

"Kmai telah memasukkan aplikasi tuntutan hari ini," kata pengacara istri Takagi kepada pers, Rabu (18/3/2020) sore.

Pengacara juga membacakan komentar istri Takagi, "Saya ingin tahu kebenaran kematiannya."

Ayah Akagi juga mengomentari, "Mengapa hanya satu orang yang bertanggung jawab dan memilih kematian?"

Sementara itu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan berduka cita atas kematian bunuh diri Takagi.

"Kami berduka cita sedalamnya atas kematian tersebut dan akan ditangani oleh Menteri Keuangan Taro Aso nantinya," kata Shinzo Abe.

Kasus ini bermuai dari masalah penjualan tanah milik negara kepada perusahaan sekolah Moritomo Gakuen tiga tahun lalu.

Baca: Aktor Detri Warmanto Ungkap Selain Dirinya, Aspri Ibundanya dan Sopir Juga Terinfeksi Covid-19

Baca: Cara Membuat Empon-empon, Minuman Tradisional Dipercaya Punya Khasiat sebagai Penangkal Virus Corona

Seorang pejabat Kementerian Keuangan Kinki (Osaka dan sekitarnya) melakukan bunuh diri karena merasa tertekan disuruh menghapus dan merusak dokumen catatan negara oleh atasannya.

"Wasiat" Takagi yang meninggal diungkap pengacara sebagai dasar tuntutan ke Pengadilan Osaka tersebut.

Berikut tulisan kesaksian korban bunuh diri: "Saya disuruh menghapus dokumen, mengapa tidak ada orang yang berani bersaksi menolak instruksi tersebut."

Fakta bahwa Biro Keuangan Kinki telah menjual tanah dengan harga sekitar 800 juta yen kepada Moritomo Gakuen.

Dijadwalkan akan dibuka sekolah di Toyonaka, Osaka.