Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Apa yang Mendorong Diterbitkannya Deklarasi Darurat Kesehatan Jepang?

Deklarasi darurat kesehatan Jepang dipastikan akan diumumkan Selasa (7/4/2020). Apa yang mendorong diterbitkannya Deklarasi Darurat Kesehatan Jepang?

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Apa yang Mendorong Diterbitkannya Deklarasi Darurat Kesehatan Jepang?
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Rapat kabinet terbatas mengenai virus corona dipimpin PM Jepang Shinzo Abe. 

Setelah pendapat diberikan oleh Komite Penasihat, Perdana Menteri akan segera mengeluarkan "Deklarasi Darurat", yang menentukan area dan periode untuk tindakan segera.

Ketika deklarasi darurat dikeluarkan, gubernur prefektur di daerah target akan dapat meminta penduduk untuk tidak ke luar rumah dan bekerja sama dalam mencegah infeksi, kecuali jika diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka bersama.

Selain meminta dan memberikan instruksi seperti menutup sekolah dan membatasi penggunaan fasilitas tempat banyak orang berkumpul, seperti department store dan bioskop, jika perlu, tanah dan bangunan dapat disiapkan untuk menyediakan fasilitas medis sementara.

Fasilitas tersebut dapat digunakan tanpa persetujuan pemilik.

Selain itu, dalam keadaan darurat, operator dapat meminta dan mengarahkan pengiriman obat-obatan dan peralatan medis, dan jika perlu, mengambil alih obat-obatan.

Dua hal terpenting yang menorong dikeluarkan Deklarasi Darurat adalah meningkat pesatnya terinfeksi Covid-19 dan satu hal lagi, semakin banyak orang yang tak mau mengungkapkan rute infeksi dirinya atau tak mau memberikan info mengenai tamu klub malam dengan dalih privasi.

Baca: Mudik Saat Pandemi Covid-19 Berisiko, Ini Cara Corona Menulari Para Pemudik

"Dengan Deklarasi Darurat tersebut, pihak pemerintah dapat memaksa siapa pun untuk mengungkapkan privasi seseorang sehingga rute penularan penyakit dapat terdeteksi dan terungkap dengan baik," kata dia.

Rekomendasi Untuk Anda

Kazuo Makino, seorang pengacara dari Kantor Hukum Shiba Sogo menyatakan memungkinkan mendapatkan informasi privasi tersebut apabila Deklarasi Darurat telah diumumkan PM Jepang.

Baca: Bahas Usul Yasonna, Mahfud MD Buka Curhat Napi Korupsi: Jangan Dikira kalau Koruptor Itu Enak Semua

"Apabila tidak mau mengungkapkan, dianggap menghambat upaya menciptakan kesejahteraan rakyat, yang bersangkutan dapat dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga 300.000 yen," jelas dia.

Diskusi mengenai Jepang dalam WAG Pecinta Jepang terbuka bagi siapa pun. Kirimkan email dengan nama jelas dan alamat serta nomor whatsapp ke: info@jepang.com

Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas