Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Wakil Perdana Menteri Jepang sekaligus Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso (79) menegaskan tidak akan menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) di Jepang yang saat ini sebesar 10 persen.

"Demi keamanan masa depan Jepang apalagi semakin banyak kalangan lanjut usia di Jepang, perlu saya tegaskan kembali bahwa PPN tidak akan diturunkan," kata Menkeu Taro Aso dalam sidang parlemen, Senin (13/4/2020).

Anggota parlemen Jepang ada yang melakukan permintaan untuk pengurangan pajak konsumsi sebagai ukuran ekonomi setelah penyebaran infeksi virus corona baru.

Wakil Perdana Menteri sekaligus sebagai Menteri Keuangan Taro Aso mengatakan dalam komite pemantauan akun penutupan Dewan Perwakilan Rakyat menekankan berkali-kali, "Untuk mengurangi pajak konsumsi pada tahap ini. Saya sama sekali tidak berpikir ke sana."

Menteri Keuangan Taro Aso pun bertanya apakah ada kemungkinan mengurangi pajak konsumsi di masa depan sebagai ukuran ekonomi terhadap penyebaran infeksi?

"Kami menaikkan tarif pajak konsumsi tahun lalu, tetapi semua generasi tampak jelas di masyarakat Jepang yang mengalami penurunan angka kelahiran dan penuaan tidak akan mampu mengatasi situasi tanpa pergeseran signifikan ke jaminan sosial dari tipe tersebut. Itulah sebabnya kami tidak mempertimbangkan pengurangan pajak konsumsi pada tahap ini," ujarnya.

Selain itu, sehubungan dengan peningkatan penerbitan obligasi pemerintah karena peningkatan fiskal sebagai langkah-langkah ekonomi yang mendesak, pemerintah akan mengembalikan "saldo utama", yang menunjukkan berapa banyak beban pajak dan biaya lain yang diperlukan untuk kebijakan dapat ditanggung, pada tahun fiskal 2025.

Baca: Persiapan PSBB di Bodebek: Kirimkan Sembako, Pemprov Jabar-PT Pos Gandeng Para Ojol

Ketika ditanya apakah ada kesempatan untuk meninjau target, Wakil Perdana Menteri Aso mengatakan, "Kali ini peningkatan pinjaman akan menyebabkan keseimbangan primer yang buruk, tetapi tidak ada ide untuk meninggalkan target tersebut."

Untuk alasan itu, Wakil Perdana Menteri Taro Aso mengatakan, "Jika tidak ada sikap untuk mengembalikan utang, obligasi pemerintah Jepang dapat dijual di pasar sesegera mungkin. Anda perlu melihat pasar dengan cermat dan memikirkannya lebih lanjut," tambahnya.

Diskusi mengenai Jepang dalam WAG Pecinta Jepang terbuka bagi siapa pun. Kirimkan email dengan nama jelas dan alamat serta nomor whatsapp ke: info@jepang.com