TRIBUNNEWS.COM - Korea Selatan berjanji akan melarang aktivis yang menerbangkan leaflet anti-Pyongyang di perbatasan.

Pengumuman itu dikeluarkan hanya berselang beberapa jam setelah adik Kim Jong Un, yaitu Kim Yo Jong mengancam akan membatalkan perjanjian militer bilateral dengan Seoul jika aktivitas itu masih dilakukan.

Kim Yo Jong, adik sang diktator yang juga sebagai penasihat utama, mengeluarkan peringatan setelah leaflet propaganda yang disembunyikan dalam 500 ribu balon, dikirim melalui perbatasan oleh sejumlah pembelot Korea Utara, Guardian melaporkan.

Selebaran itu berisi ancaman nuklir, menurut kantor berita Yonhap.

Pesan sebelumnya juga berisi catatan yang mengkritik hak asasi manusia di rezim itu.

Baca: Temukan 500 Ribu Pamflet Anti-Pyongyang, Kim Yo Jong Ancam Batalkan Perjanjian Militer dengan Korsel

Menurut Reuters, Kim Yo Jong memperingatkan tentang kemungkinan pembatalan perjanjian militer antar-Korea 2018 yang menghilangkan ancaman perang.

Ia mengatakan bahwa perjanjian itu hampir tidak ada nilainya.

Ia juga memperingatkan bahwa Pyongyang akan menarik diri dari proyek industri Kaesong dan menutup kantor penghubung bersama di kota perbatasan Utara kecuali jika Seoul menghentikan kegiatan propaganda tersebut.

Selebaran anti-DPRK yang berjudul "Defectors from the North" telah dibuang di sepanjang sisi utara zona demiliterisasi yang dijaga ketat.

Baca: FOTO-FOTO Kemunculan Perdana Kim Jong Un setelah Sempat Dikabarkan Meninggal, Ada Kim Yo Jong

DPRK, atau Republik Rakyat Demokratik Korea, adalah nama resmi Korea Utara.

"Jika tindakan dengan niat jahat seperti itu dilakukan di depan mata kita dan dibiarkan untuk mengambil jalannya sendiri dengan dalih 'kebebasan individu' atau 'kebebasan berekspresi', pemerintah Korea Selatan harus menghadapi fase terburuk segera," ujar Kim Yo Jong dalam sebuah pernyataan yang ditulis oleh kantor berita negara KCNA.

Menanggapi pernyataan itu, seperti yang dilansir NY Post, seorang juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, akhirnya menyerukan penghentian selebaran tersebut.

Kim Yo Jong secara resmi menjabat sebagai wakil direktur Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa.

Ia juga menjabat secara tidak resmi sebagai kepala staf Kim Jong Un.