Masjid di Inggris Memilih Tidak Beroperasi Meski Pemerintah Berencana Buka Rumah Ibadah
Seorang imam besar di Inggris menyarankan untuk tidak membuka masjid hingga kondisi memungkinkan untuk salat berjamaah.
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Seorang imam besar di Inggris menyarankan untuk tidak membuka masjid hingga kondisi memungkinkan untuk salat berjamaah.
Pilihan itu dia ajukan meskipun pemerintah Inggris berencana untuk membuka rumah ibadah di seluruh negeri.
Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan gereja, masjid, dan sinagoge bisa beroperasi kembali mulai 15 Juni mendatang, dikutip dari BBC.
Tetapi karena masjid-masjid fungsi utamanya untuk salat berjamaah, para tokoh Muslim menilai bahwa rencana tersebut kurang jelas.
Baca: Jeddah Lockdown, Arab Saudi Berlakukan Jam Malam dan Masjid Kembali Ditutup
Baca: Presiden Jokowi Salat Jumat di Masjid Baiturrahim Kompleks Istana Kepresidenan
Imam Qari Asim mengatakan pembukaan ini akan menyebabkan risiko yang lebih besar.
Sementara itu, pernikahan diperkirakan masih dilarang menyusul aturan yang akan ditetapkan perdana menteri beserta kabinet pada Selasa mendatang.
Namun di negara bagian Irlandia Utara, tempat ibadah sudah mulai beroperasi.
Sedangkan Skotlandia dan Wales masih belum melakukan hal tersebut.
Pemerintah pusat mengatakan setiap perubahan aturan bergantung dengan lima syarat untuk melonggarkan kuncian.
Ketua Dewan Penasihat Nasional Masjid & Imam (MINAB), Imam Asim meminta masjid agar tidak dibuka dulu hingga kondisi aman terlebih untuk salat berjamaah.
"Perbedaan mendasar antara masjid dan beberapa tempat ibadah lainnya adalah bahwa masjid pertama dan terutama digunakan untuk sholat berjamaah."
"Salat secara pribadi dapat dilakukan di mana saja, terutama di rumah-rumah. Dengan demikian, membuka masjid pada 15 Juni akan menyebabkan lebih banyak tantangan bagi masjid dan imam karena harapan dari masyarakat adalah untuk memulai kembali ibadah kolektif," jelas Imam Asim.
Sekretaris jenderal Dewan Muslim Inggris, Harun Khan juga menilai bahwa masyarakat perlu edukasi lebih jelas terkait inisiatif pemerintah tersebut.
Sehingga pesannya tidak ambigu dan masyarakat tetap berpegang pada pedoman kesehatan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.