TRIBUNNEWS.COM - Hong Kong berencana menunda pemilihan legislatif pada September ini hingga satu tahun ke depan, karena pandemi Covid-19.

Pada konferensi pers, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan penundaan pemilihan Dewan Legislatif merupakan keputusan tersulit yang dia putuskan dalam 7 bulan terakhir.

Dikutip dari CNN, harusnya pemilihan itu diadakan pada 6 September mendatang.

Carrie Lam menambahkan bahwa keputusannya ini didukung pemerintah Tiongkok.

Carrie menilai penundaan dilakukan demi melindungi masyarakat dari risiko penularan virus corona.

Baca: Aktris Hong Kong Cecilia Cheung Digugat Rp 23 Milyar atas Dugaan Pelanggaran Kontrak

Baca: Covid-19 Melonjak Lagi, Hong Kong Larang Warganya Kumpul Lebih dari 2 Orang & Makan di Restoran

Beberapa pekan terakhir ini, kasus Covid-19 meningkat cukup pesat di Hong Kong.

Padahal pada Juni, sempat memecahkan rekor nol kasus harian.

"Gelombang epidemi baru mungkin memakan waktu beberapa minggu atau bahkan lebih lama. Bahkan jika pengalaman sebelumnya pada bulan April atau Mei, bahkan jika epidemi stabil, masyarakat akan membutuhkan waktu untuk pulih."

"Para ahli mengatakan kecuali jika segera mereka mengembangkan dan memasok vaksin yang efektif, jika tidak wabah musim dingin sangat mungkin terjadi pada akhir tahun," kata Carrie.

Menyoal pemilihan, Kepala Eksekutif Hong Kong ini meminta peraturan terkait untuk mengabulkan penundaan pemilihan lokal.

Di bawah Undang-Undang Dasar jangka waktu Dewan Legislatif dibatasi hingga empat tahun.

Oleh karena itu, Carrie mengatakan dia telah menghubungi Pemerintah Pusat Rakyat untuk mendapatkan panduan menghadapi kekosongan satu tahun ini.

Dia mengatakan Beijing akan membuat pengajuan kepada komite Kongres Rakyat Nasional untuk meminta keputusan.

Baca: Gara-gara Tes Sampel Air Liur, American Airlines Batal Terbang ke Hong Kong

Namun langkah Carrie Lam dikecam sejumlah aktivis pro-demokrasi di Hong Kong.

Salah satu aktivis, Joshua Wong mengklaim pemerintah menggunakan dalih Covid-19 untuk menunda pemilihan penting tanpa batas di Hong Kong.

Para aktivis menuduh pemerintah ingin menghindari dampak yang tidak diinginkan dari UU Keamanan Nasional yang baru saja diberlakukan.

Undang-undang ini melarang pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kompromi dengan pihak asing.

Kubu demokratis bermaksud memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan anggota Dewan Legislatif pada September ini.

Parta-partai oposisi ini ingin menimbulkan gelombang ketidakpuasan kepada pemerintah guna memenangkan suara di pemilihan legislatif.

Pemilihan utama baru-baru ini dirancang untuk mengurangi jumlah kandidat oposisi pro-demokrasi untuk menarik banyak suara.

Minggu ini, selusin kandidat pro-demokrasi termasuk Wong dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan.

Baca: Malaysia Mulai Gerah dengan Klaim China Atas Wilayah Laut China Selatan

Baca: China Laporkan 127 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Sejak 5 Maret

Dalam pernyataannya, pemerintah Hong Kong mengatakan mendukung keputusan membatalkan 12 calon untuk Pemilihan Umum Dewan Legislatif (LegCo) tahun ini.

Para kandidat ini dilarang lantaran dinilai tidak mematuhi hukum di Hong Kong dan konstitusi de facto Hong Kong.

"Alasan yang mereka gunakan adalah bahwa saya menggambarkan (UU Keamanan) sebagai hukum kejam, yang menunjukkan bahwa saya tidak mendukung hukum ini," kata Wong.

Hingga Jumat (31/7/2020), Hong Kong memiliki 3.273 kasus infeksi Covid-19 dan 27 korban jiwa.

Menurut pantauan Tribunnews dari Worldometers, ada 121 kasus infeksi baru tercatat.

Adapun pasien sembuh sebanyak 1.751 orang.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)