Mereka yang secara sadar mentransfer bahan-bahan tersebut ke Iran, menurut Pompeo, dapat dikenakan sanksi sesuai Artikel 1245 Undang-Undang Kebebasan dan Proliferasi Iran.

Pompeo juga mencatat perusahaan konstruksi IRGC dan banyak anak perusahaannya tetap mendapat sanksi dari PBB. Mereka terlibat langsung pembangunan situs pengayaan uranium di Fordow.

“Setiap transfer bahan tertentu yang diketahui, termasuk grafit atau logam mentah atau setengah jadi, ke atau dari Iran untuk digunakan sehubungan dengan sektor konstruksi Iran tetap dapat dikenakan sanksi," lanjut Pompeo.

Baca: Teheran Siap Bertukar Tahanan dengan AS, Juru Bicara Pemerintah Iran: Tanpa Prasyarat

Pada awal Juli, Teheran mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas dampak sanksi Washington di tengah pandemi coronavirus.

Gugatan itu menyiratkan, tidak hanya ekonomi Iran yang bergantung pada minyak negara itu yang terdampak, tetapi sanksi juga melemahkan upaya Iran mengatasi pandemi COVID-19.

Republik Islam telah menjadi salah satu negara yang paling terpengaruh oleh virus korona di wilayah ini, dengan saat ini ada lebih dari 290.000 kasus terdaftar.

Beberapa negara, termasuk Rusia dan Cina, dan bahkan beberapa anggota parlemen AS, telah mendesak pemerintahan Trump melonggarkan sanksi di tengah pandemi tersebut.

Namun Pompeo mengklaim sanksi itu tidak menghalangi Iran untuk menerima bantuan kemanusiaan.

Presiden Iran Hassan Rouhani memperkirakan kerusakan ekonomi yang dilakukan negara tersebut oleh sanksi AS sekitar $ 50 miliar.

Sanksi terhadap Iran diberlakukan kembali setelah Trump pada tahun 2018 secara sepihak menarik AS dari JCPOA 2015.(Tribunnews/RussiaToday.com/Sputniknews.com/xna)