Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, BEIRUT - Satu per satu menteri dalam pemerintahan Lebanon mengundurkan diri setelah ledakan di pelabuhan Beirut, Selasa (4/8/2020).

Kini giliran Menteri Lingkungan Lebanon Damianos Kattar mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Hassan Diab.

Damianos Kattar mengumumkan sendiri pengunduran dirinya pada Minggu (9/8/2020) waktu setempat.

"Mengingat malapetaka besar ... saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintah," ujar Damianos Kattar seperti dilansir dari AFP, Senin (10/8/2020).

Damianos Kattar mengatakan pemerintah telah kehilangan sejumlah kesempatan untuk reformasi.

Kepergian Damianos Kattar mengikuti jejak pengunduran diri Menteri Informasi Lebanon Manal Abdel Samad yang pertama kali menyatakan mundur.

Baca: Demonstrasi Pasca-ledakan di Beirut, WNI Diminta Berdiam Diri di Rumah

Sebelumnya, Menteri Informasi Lebanon Manal Abdel Samad mengumumkan pengunduran dirinya, pada Minggu (9/8/2020), seperti dilansir Reuters.

Manal Abdel Samad mengungkap alasan pengunduran dirinya.

Ledakan besar di pelabuhan Beirut, Selasa (9/8/2020), termasuk jadi alasan pengunduran dirinya.

Selain itu juga dia menilai pemerintah gagal untuk melakukan reformasi.

Sejauh ini, jumlah korban tewas akibat ledakan di gudang pelabuhan Beirut Selasa (9/8/2020) meningkat menjadi 158 orang.

Demikian diumumkam Otoritas pelayanan kesehatan Lebanon mengatakan pada Sabtu (8/8/2020) waktu setempat, seperti dilansir Reuters.

Sementara jumlah korban yang terluka melebihi 6.000 orang.

Hingga saat ini masih ada 21 orang dilaporkan hilang.

Sekitar 300.000 orang--lebih dari 12 persen penduduk Beirut--tidak dapat kembali ke rumah mereka karena ledakan itu, yang meledakkan pintu dan jendela kediaman mereka.

16 Orang Ditahan

Sementara itu otoritas Lebanon telah menangkap 16 orang terkait ledakan besar di gudang pelabuhan Beirut pada Selasa (4/8/2020).

Demikian kantor berita negara National News Agency (NNA) mengutip keterangan hakim Fadi Akiki, perwakilan pemerintah di pengadilan militer, seperti dilansir Reuters, Jumat (7/8/2020).

Baca: Sebelum Terjadi Ledakan di Beirut Lebanon, Sejumlah Otoritas Rupanya Sudah Beri Peringatan 10 Kali

Sumber peradilan dan media lokal mengatakan Manajer Umum Pelabuhan di antara mereka yang ditahan.

Fadi Akiki mengatakan sejauh ini lebih dari 18 orang mulai dari pejabat pelabuhan, Bea Cukai dan pihak terkait yang terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan di gudang.

"Enam belas orang telah ditahan sebagai bagian dari penyelidikan," ujar Akiki.

Dia mengatakan penyelidikan masih terus berlanjut.

Sebuah sumber yudisial dan dua penyiar lokal mengatakan Manager Umum Hassan Koraytem di antara mereka yang ditahan.

Sebelumnya, bank sentral mengatakan telah membekukan rekening tujuh orang termasuk Koraytem.

Total Kerugian Mencapai Rp 216 Triliun

Gubernur Beirut Marwan Abboud memperkirakan kerugian akibat ledakan Selasa (4/8/2020) mencapai 10 hingga 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp 144 triliun hingga Rp 216 triliun.

Jumlah ini termasuk kerugian langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan bisnis.

Demikian disampaikam Gubernur Beirut kepada Al Hadath TV pada Rabu (5/8/2020) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Kamis (6/8/2020).

Gubernur juga mengatakan kepada Al Hadath TV bahwa jumlah gandum yang tersedia saat ini terbatas.

Bahkan ia berpikir, krisis akan terjadi, jika tanpa campur tangan internasional.

Baca: Pascaledakan di Beirut, Menteri Informasi Lebanon Mengundurkan Diri karena Merasa Gagal

Hingga Rabu (5/8/2020) malam, jumlah korban tewas mencapai 135 orang, sekitar 5.000 lainnya terluka dan puluhan lainnya masih hilang.

Pemerintah Lebanon telah meminta dukungan bantuan dari komunitas internasional.

Ledakan di pelabuhan Beirut itu juga mengakibatkan 250 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan, 2.750 ton amonium nitrat yang digunakan dalam pupuk dan bom, telah disimpan di gudang tersebut selama enam tahun tanpa langkah-langkah keamanan.

Dia juga mengutuk kurangnya langkah keamanan itu.

Dalam pidato Nasionalnya, ia menegaskan, pemerintah "bertekad untuk menyelidiki dan mengekspos apa yang terjadi sesungguhnya sesegera mungkin."

Aoun berjanji, penyelidikan dan hasilnya akan terungkap secara transparan.

Demikian ia menegaskan dalam pertemuan darurat menteri kabinet pada Rabu (5/8/2020).

Dia juga memohon kepada negara lain untuk mempercepat bantuan ke Lebanon, yang sudah bergulat dengan krisis ekonomi.

Aoun menegaskan, mereka yang bertanggung jawab akan berhadapan dengan hukum.

"Mereka yang bertanggung jawab akan diberi hukuman paling berat," tulis Aoun dalam akun Twitter kepresidenan.

Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan keadaan darurat selama dua pekan harus diumumkan atas insiden ledakan besar yang hingga saat ini masih diselidiki asal-muasalnya.

Status darurat ini dirasa tepat menyusul besarnya dampak yang dirasakan di sepenjuru Beirut, bahkan hingga area pinggiran ibu kota ini.(AFP/Reuters/Al Jazeera/BBC/CNN/AFP/Channel News Asia/NYTimes)