Sejumlah Individu dan Perusahaan di Afrika Diduga Lakukan Korupsi Dana Penanggulangan Covid-19
Investigasi sedang dilakukan di Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Uganda, Afrika Selatan dan Kenya terkait dugaan korupsi soal APD.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
Menurutnya, kejadian ini seperti sekawanan hewan hyena yang mengitari mangsa yang terluka.
Pada Rabu lalu, Menteri Kesehatan Afrika Selatan Zweli Mkhize, telah membentuk tim untuk menyelidiki laporan petugas kesehatan yang tertular virus corona karena pasokan APD yang tidak mencukupi atau di bawah standar.
Di seluruh Afrika Selatan, lebih dari 24.000 petugas kesehatan telah tertular virus dan 181 telah meninggal karena Covid-19.
Negara ini menjadi negara terparah kelima di dunia, dengan lebih dari 553.000 kasus dan lebih dari 14.900 kematian.
Baca: Afrika Selatan Longgarkan Lockdown dan Bersiap Hidupkan Kembali Ekonomi
Di Zimbabwe bulan lalu, Presiden Emmerson Mnangagwa memecat Menteri Kesehatannya Obadiah Moyo, akibat tuduhan korupsi.
Moyo kemudian didakwa tidak pantas dalam memberikan kontrak senilai US $ 20 juta untuk peralatan pengujian virus corona dan APD kepada Drax Consult, sebuah perusahaan yang didirikan di Dubai hanya beberapa minggu sebelum proses tender dimulai.
Kasus korupsi juga telah dilaporkan di Republik Demokratik Kongo, di mana anggota kabinet diduga menerima suap untuk pemberian kontrak alat tes virus corona dan pasokan medis lainnya.
Baca: Penerapan Lockdown di Afrika Selatan: Kasus Penjarahan, Pencurian, dan Kekerasan Menguat
Pada bulan April, pihak berwenang di Uganda menangkap dan menuntut empat pejabat senior pemerintah atas klaim mereka membengkakkan biaya bantuan persediaan makanan, yang dimaksudkan untuk membantu orang-orang miskin selamat dari masa penguncian.
Di Kenya, Senat telah memerintahkan untuk mengaudit dana yang dihabiskan sejak krisis virus corona dimulai.
Sementara polisi sedang menyelidiki pencurian peralatan yang disumbangkan, termasuk alat penguji.
Pengawas antikorupsi Transparency International mengatakan "kekhawatiran tentang penyalahgunaan dana, terutama dari donor internasional dan badan pembangunan, terus tumbuh".
"Meskipun pengadaan barang dan jasa selama tanggap darurat membutuhkan kecepatan dan tindakan tegas, memastikan uang disalurkan ke tempat yang paling membutuhkan sama pentingnya," katanya.
(Tribunnews.com/Maliana)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.