TRIBUNNEWS.COM - Jumlah kematian akibat ledakan dahsyat di Pelabuhan Beirut, Lebanon semakin bertambah.

Tercatat hingga Jumat (14/8/2020) kemarin, terdapat 178 orang dan lebih dari 6.000 orang terluka.

Ledakan ini juga merusak 26 rumah sakit, 170.000 ribu bangunan apartemen dan 120 sekolah, tempat dimana 50.000 murid belajar.

Hal tersebut disampaikan oleh laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Baca: Menlu Jerman: Pemerintah Lebanon Harus Perangi Korupsi Setelah Ledakan Beirut

Tak hanya menimbulkan kerugian materill, masyarakat di Beirut juga menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat hingga demonstrasi besar-besaran meluap.

Terlebih, setelah terkuaknya dokumen yang menunjukkan pemerintah telah menyadari risiko yang ditimbulkan dari penyimpanan 2.750 ton amonium nitrat selama bertahun-tahun di pelabuhan Beirut tanpa pengaman.

Hingga kini, masih belum diketahui penyebab munculnya api yang menyulut bahan kimia tersebut hingga meledak pada 4 Agustus lalu.

Penyelidikan yang masih berjalan justru membuat masyarakat menjadi skeptis.

Baca: Alasan PM Lebanon Hassan Diab Mengundurkan Diri: Ingin Berdiri Bersama Rakyat Hadapi Pelaku Ledakan

Banyak yang mempertanyakan apakah panel yang ditunjuk menurut garis sekretarian organisasi benar-benar memihak pada rakyat.

"Mereka akan menyalahkan orang-orang kecil."

"Sementara yang benar-benar bertanggung jawab akan lolos dari kejahatan mereka."

"Itulah yang akan terjadi," tutur Jad, seorang insinyur komputer berusia 38 tahun, dikutip dari Sky News.

Kabarnya, militer mengancam akan memenjarakan siapa saja yang membocorkan informasi.

Baca: Mantan Petinggi Israel Terang-terangan Rayakan Ledakan Dahsyat di Beirut, Buat Rakyat Lebanon Geram

Hal tersebut membuat menandakan penyelidikan dapat membebaskan para pejabat senior tanpa 'hukuman'.