Tapi ia masih memuji multikulturalisme ala Lebanon, yang kemungkinan satu di antara sedikit bentuk pluralisme terakhir yang ada di Timur Tengah.

Secara signifikan, Lebanon diperintah bersama-sama oleh kelompok Kristen Maronite, Druze, Arab Sunni dan Syiah Lebanon. Pembagian kekuasaan juga dilakukan berdasarkan konfigurasi kelompok tersebut.

Presiden Lebanon secara tradisi diberikan ke kalangan Kristen Maronit. Sementara kepala pemerintahan biasanya ditangani tokoh Arab Sunni atau Druze yang dekat dengan Saudi serta Emirat.  

Di tengah krisis ini, sempat beredar petisi berisi tuntutan agar Lebanon kembali di bawah mandat Prancis.

Pada 7 Agustus, petisi itu telah mengumpulkan 50.000 tanda tangan sejak dimunculkan 24 jam sebelumnya.

Petisi itu difokuskan pada rasa frustrasi rakyat terhadap ketidakmampuan total pemerintah Lebanon untuk mengamankan dan mengelola Negara.

"Dengan sistem yang gagal, korupsi, terorisme dan milisi, negara baru saja menghembuskan napas terakhirnya. Kami percaya Lebanon akan ditempatkan kembali di bawah mandat Prancis untuk membangun pemerintahan yang bersih dan tahan lama," tulis inisiator petisi itu.

Gelagat konflik sipil di Lebanon sempat mengemuka pekan ini, ketika dua warga Lebanon, terdiri remaja berusia 13 tahun dan seorang pria Suriah, tewas menyusul baku tembak antarkelompok di Beirut, Kamis (27/8/2020) malam waktu setempat.

Kedua orang itu tewas di daerah Khaldeh di selatan ibu kota. Rentetan tembakan senapan mesin dan ledakan granat dari peluncur roket digunakan selama baku tembak yang menurut saksi mata berlangsung selama empat jam.

Informasi ini diwartakan Ahram.org, situs online media mingguan Al Ahram, Jumat (28/8/2020). Kelompok asal remaja, dari suku Arab Sunni menuduh anggota kelompok Hezbollah melepaskan tembakan.

Hezbollah tegas membantah ada hubungannya dengan insiden itu. Tentara Lebanon, yang dikerahkan secara besar-besaran di daerah itu Jumat, menyebutkan bentrok dipicu pemasangan poster oleh warga terkait peringatan Asyura, martir abad ke-7 Imam Hussein.

Pernyataan militer itu mengatakan, masalah yang meletus adalah antara anggota suku Arab Khaldeh dan penduduk daerah itu, tanpa mengidentifikasi mereka.

Kekerasan itu memicu kesibukan kontak di antara politisi Lebanon yang berusaha menahan ketegangan. Negara ini masih bergulat dengan dampak ledakan pelabuhan pada 4 Agustus yang menewaskan 180 orang.

Lebanon saat ini juga tanpa pemerintahan efektif menyusul mundurnya kabinet  Lebanon. Sisi lain, krisis keuangan hebat dipandang sebagai ancaman terbesar stabilitas Lebanon sejak perang saudara 1975-1990.