TRIBUNNEWS.COM - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain akan menanggung segala konsekuensi atas normalisasi hubungan diplomatik mereka dengan Teheran, Israel.

Diwartakan Al Jazeera, pernyataan Rouhani datang sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para Menteri Luar negeri Bahrain serta UEA menandatangani perjanjian untuk membangun hubungan diplomatik di Gedung Putih, Amerika Serikat.

Berbicara pada pertemuan kabinet pada Rabu (16/9/2020), Rouhani mengatakan Israel "setiap hari, melakukan lebih banyak kejahatan di Palestina".

"Beberapa negara di kawasan itu, rakyatnya muslim yang taat, tetapi pemimpin mereka tidak memagami agama atau utang (mereka) kepada bangsa Palestina," ungkap Rouhani.

Baca: Presiden Rouhani Sebut 35 Juta Lebih Warga Iran Diperkirakan Terinfeksi Virus Corona

Baca: Militer Israel Serang Jalur Gaza, Menyusul Penandatanganan Kesepakatan UEA-Bahrain di AS

Pernyataan Rouhani datang tak lama setelah pesawat Israel membom menyasar Hamas di Jalur Gaza yang terkepung.

Serangan Israel mengikuti roket yang ditembakkan dari Gaza sementara kesepakatan normalisasi dengan dua negara Arab ditandatangani di Amerika Serikat.

Pada 2016, Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan UEA menurunkan hubungan di tengah meningkatnya ketegangan antara Riyadh dan Teheran.

Bahrain yang diperintah Sunni telah menghadapi kerusuhan berkepanjangan di antara komunitas Syiahnya yang besar yang secara konsisten disalahkan pada Iran.

Reaksi negara dan pemangku kepentingan lain dalam konflik Israel-Palestina terhadap kesepakatan Bahrain-Israel:

Kepemimpinan Palestina

Otoritas Palestina (PA) mengutuk kesepakatan normalisasi Bahrain-Israel sebagai pengkhianatan lain oleh negara Arab.

Perjanjian itu merupakan "tusukan di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina".

Ahmad Majdalani, Menteri Urusan Sosial di PA yang berbasis di Tepi Barat, mengatakan kepada AFP, langkah itu seperti kesepakatan UEA-Israel yang diumumkan bulan lalu, 

Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, mengatakan kesepakatan itu merupakan "agresi" yang menimbulkan "prasangka serius" terhadap perjuangan Palestina.

Baca: Trump Diusulkan Terima Nobel Perdamaian oleh Parlemen Norwegia karena Bantu Normalisasi Israel-UEA

Uni Emirat Arab

UEA menyambut baik keputusan Bahrain dan Israel untuk menjalin hubungan.

Mereka mengatakan, pihak UEA berharap hal itu akan berdampak positif pada perdamaian dan kerja sama di kawasan dan di seluruh dunia.

"Langkah itu merupakan langkah signifikan menuju era keamanan dan kemakmuran  (dan) akan memperluas ruang lingkup kerja sama ekonomi, budaya, ilmiah, dan diplomatik," kata kementerian luar negeri UEA dalam sebuah pernyataan.

Pada 15 September 2020, UEA secara resmi akan menormalkan hubungan dengan Israel.

Bahrain dan Israel akan menandatangani deklarasi pada hari yang sama.

Baca: Bantu Normalisasi Israel-UEA, Trump Dinominasikan Terima Nobel Perdamaian 2021 oleh Pejabat Norwegia

Iran

Menyusul perjanjian itu, Iran mengatakan, Bahrain sekarang menjadi mitra untuk 'kejahatan' Israel.

"Para penguasa Bahrain mulai sekarang akan menjadi mitra kejahatan rezim Zionis sebagai ancaman konstan terhadap keamanan kawasan dan dunia Islam," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (12/9/2020).

Mesir

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan dia menghargai "langkah penting" yang telah diambil Israel dan Bahrain dalam menyetujui untuk membangun hubungan diplomatik.

Perjanjian itu akan membantu membangun "stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah, dengan cara yang mencapai penyelesaian yang adil dan permanen atas masalah Palestina," kata el-Sisi di Twitter.

Baca: Asteroid Besar Disebut Akan Dekati Bumi Bulan Depan, NASA: Besarnya Lebih dari Piramida Mesir

Turki

Kementerian Luar Negeri Turki mengecam keras keputusan Bahrain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Mereka menambahkan itu akan memberikan pukulan baru bagi upaya untuk membela perjuangan Palestina.

"Ini selanjutnya akan mendorong Israel untuk melanjutkan praktek tidak sah terhadap Palestina dan upayanya untuk menjadikan pendudukan tanah Palestina permanen," kata pernyataan kementerian itu.

Baca: Turki Berpotensi jadi Destinasi Selanjutnya bagi Timnas Indonesia U19 Langsungkan TC

Yordania

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan itu harus datang dari Israel.

Safadi menambahkan bahwa Israel harus menghentikan semua prosedurnya untuk merusak solusi dua negara, dan mengakhiri pendudukan ilegal atas tanah Palestina.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)