TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum mempertimbangkan klaim Anwar Ibrahim yang dapat mengambil alih pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Pakar hukum menyebut, konflik politik di Malaysia dapat berakhir dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Namun, Malay Mail melaporkan, Selasa kemarin (22/9/2020), Istana Negara mengonfirmasi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dirawat di National Heart Institute (IJN) pada Senin (21/9/2020.

Akhir-akhir ini, sang Raja merasa tidak enak badan.

Baca: Anwar Ibrahim Klaim Raih Dukungan Parlemen Jadi Perdana Menteri Malaysia, Gantikan Muhyiddin Yassin

Baca: Berusaha Digulingkan Oposisi yang Dipimpin Anwar Ibrahim, Muhyiddin: Saya Masih Perdana Menteri Anda

Wakil Ketua Komite Hukum Konstitusi Malaysia, Andrew Khoo mengatakan, Anwar harus menunggu sampai Raja dapat memberinya audiensi.

"Agong tidak dalam situasi seperti itu sehingga deputi Yang di-Pertuan Agong harus mengambil alih," katanya kepada Malay Mail saat dihubungi.

Khoo menanggapi reaksi publik setelah pengumuman Anwar kemarin yang menunjukkan, dia memerintahkan dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru.

Namun, Khoo mengatakan penundaan (audiensi) bisa memengaruhi upaya Anwar meninjau kembali Pakatan Harapan (PH) sebagai pemerintah.

“Sementara itu, penundaan apapun memberi Muhyiddin waktu untuk mencoba dan membujuk mereka yang mungkin sekarang telah menjanjikan dukungan mereka kepada Anwar, untuk kembali mendukung Muhyiddin,” kata Khoo.

“Dia (Anwar) harus berharap dukungannya tidak hilang saat dia menunggu," tegasnya.

Baca: Anwar Ibrahim Klaim Telah Gulingkan Pemerintahan PM Malaysia Muhyiddin Yassin

Baca: Mahathir Mohamad Tunggu Realisasi Klaim Anwar Ibrahim Soal Dukungan Parlemen

Apa Kata Pengacara Sivahnanthan Ragava?

Lebih jauh, menanggapi pengumuman tersebut, pengacara Sivahnanthan Ragava mengatakan, jika Anwar memiliki angka tersebut, ada dua hal yang bisa terjadi.

Pertama, perdana menteri dapat meminta Agong untuk membubarkan Parlemen dengan dua pilihan: menyetujui pembubaran atau menolak dan menunjuk anggota parlemen.

“Tapi itu tergantung pada apakah perdana menteri saat ini ingin bekerja sama dan apakah dia ingin membubarkan pemerintahannya," ungkap Sivahnanthan Ragava.