TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin meminta bukti kepada pemimpin oposisi Anwar Ibrahim yang mengklaim mendapat dukungan mayoritas parlemen.

Muhyiddin Yassin menegaskan, Anwar Ibrahim harus melakukan hal tersebut sebelum mengklaim jabatan perdana menteri yang diembannya.

Sebelumnya, Anwar Ibrahim menyatakan, dia telah mendapatkan mayoritas dukungan menjadi PM Malaysia.

Reuters melaporkan, Anwar Ibrahim menganggap pemerintahan Muhyiddin Yassin sebagai PM telah "jatuh".

Baca: Tanggapi Klaim Anwar Ibrahim, Muhyiddin: Saya Masih Perdana Menteri Malaysia yang Sah

Baca: Anwar Ibrahim Klaim Telah Gulingkan Pemerintahan PM Malaysia Muhyiddin Yassin

"Sampai terbukti kebenarannya, pemerintah Perikatan Nasional tetap teguh dan saya adalah perdana menteri yang sah," kata Muhyiddin dalam sebuah pernyataan, mengacu pada koalisinya yang berkuasa.

Dalam pernyataan terpisah, Sekretaris Jenderal partai-partai di bawah koalisi yang berkuasa mengatakan, mereka tetap mendukung Muhyiddin dan menolak pernyataan Anwar bahwa dia memiliki mayoritas dukungan parlemen untuk membentuk pemerintahan. 

Anwar Ibrahim: Tak Ingin Membentuk Pemerintahan di Pintu Belakang

Lebih jauh, Anwar mengatakan mendapat dukungan anggota parlemen dari berbagai pihak, termasuk dari Perikatan Nasional.

Mengutip The Star, Rabu (23/9/2020, ditanya apakah Mahathir Mohamad akan bergabung untuk mendukung?

"Belum, dia mungkin memutuskan nanti," jawab Anwar Ibrahim

Anwar juga menegaskan, dia tidak ingin membentuk pemerintahan di pintu belakang.

Baca: Istana Tegaskan Raja Malaysia Tunda Pertemuan dengan Anwar Ibrahim

Baca: UMNO tidak akan Halangi Kadernya di Parlemen Dukung Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia

"Pemerintah ini untuk mandat dan dukungan. Mereka yang memutuskan untuk bergabung akan menghormati tata kelola yang baik, anti-korupsi, aturan hukum, termasuk semua ras dan agama," tambahnya.

Menurutnya, itu merupakan posisi yang sangat jelas dan dia mengaku tak ingin berkompromi.

"Saya senang mengatakan mereka yang bersama saya telah memutuskan dan memiliki dukungan yang kuat (terhadap prinsip-prinsip)," jelasnya. 

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)