TRIBUNNEWS.COM, PARIS - Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko harus mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Macron kepada Journal du Dimanche seperti dilansir Reuters, Minggu (27/9/2020).

Belarus, pecahan Soviet yang bersekutu erat dengan Rusia, telah diguncang gelombang unjuk rasa sejak pihak berwenang mengatakan Lukashenko memenangkan pemilu 9 Agustus lalu.

Lebih dari 12.000 pengunjuk rasa telah ditangkap sejak pemilihan yang dikecam oposisi sebagai pemilu curang.

"Jelas Lukashenko harus turun," ujar Macron.

"Kita menyaksikan krisis kekuasaan di Belarus dengan pemerintahan otoriter yang tidak dapat menerima logika demokrasi," katanya.

Baca: Saat Jerman Temukan Racun Saraf Novichok di Tubuh Alexei Navalny, Belarusia Klaim Insiden Itu Hoaks

Menteri Luar Negeri Belarusia Vladimir Makei menuduh negara-negara Barat pada Sabtu (26/9/2020), berusaha untuk menabur "kekacauan dan anarki" di bekas republik Soviet.

Uni Eropa mengatakan pada hari Kamis pekan lalu, Lukashenko bukan presiden Belarus.

Rusia, sekutu terdekat Belarus, mengatakan keputusan Uni Eropa untuk tidak mengakui Lukashenko bentuk campur tangan tidak langsung di negara itu.

Juru bicara Kremlin, Rusia, Dmitri Peskov pada Jumat (25/9/2020) mengatakan penolakan Barat terhadap pengakuan akan presiden Belarus, Aleksander Lukashenko bertentangan dengan hukum internasional.

Peskov juga mengatakan keputusan pihak Barat untuk tidak mengakui Lukashenko tidak diterima oleh Rusia.

Berbicara di panggilan konferensi dengan para jurnalis, Peskov mengatakan bahwa Rusia "tidak menerima keputusan itu, yang diambil oleh beberapa negara-negara Eropa."

Keputusan itu dianggap bertentangan dengan Hukum Internasional, "Keputusan itu, tidak diragukan lagi, tidak mendorong adanya dialog."

"Dan pada intinya, secara implisit mereka mengintervensi urusan dalam negeri suatu negara. Keputusan seperti itu tentu akan memperlambat dan mempersulit dialog antar negara-negara dengan Belarus."

Peskov juga menyatakan, situasi tersebut "tidak dapat mempengaruhi masalah dan perspektif terkini dari perkembangan lebih lanjut antara Rusia-Belarus."

"Baik Belarus dan Rusia adalah negara berdaulat yang membangun hubungan mereka tanpa melihat negara lain," tegas Peskov.

Sebelumnya, Presiden Belarus Aleksander Lukashenko mencari dukungan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pertemuan penting setelah selama 5 pekan unjuk rasa besar menuntut agar dia mundur.

Lukashenko saat ini tengah menghadapi krisis paling parah dalam 26 tahun masa kekuasaannya. (Reuters/AFP)