TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengakui jet tempur F-16 Turki ada di negaranya, tetapi tidak digunakan dalam pertempuran di Nagorno-Karabakh.

Aliyev juga mengatakan Ankara, sekutu terdekatnya, harus terlibat dalam pembicaraan di wilayah yang memisahkan diri itu, dan konflik tidak dapat diselesaikan tanpa keterlibatan Turki.

Laporan terbaru yang dikutip Aljazeera dari Baku, Rabu 914/10/2020), Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev memperingatkan Armenia agar tidak melakukan langkah apapun pada jaringan pipa gas transnasional di dekat Nagorno-Karabakh.

"Armenia mencoba menyerang dan mengambil kendali atas jaringan pipa kami," kata Aliyev lewat media Haberturk.

"Jika Armenia mencoba untuk mengambil alih jaringan pipa di sana, saya tegaskan hasilnya akan sangat buruk bagi mereka," lanjutnya.

Dari Moskow, Rusia menyatakan tidak setuju atas posisi Turki dalam perang Nagorno-Karabakh. Menlu Rusia Sergei Lavrov menolak solusi militer atas konflik Armenia-Azerbaijan.

"Kami tidak setuju dengan posisi yang disuarakan oleh Turki, yang juga beberapa kali diungkapkan oleh Presiden (Azeri) Aliyev," kata Lavrov dikutip Sputniknews.com.

"Bukan rahasia, kami tidak dapat menyetujui pernyataan solusi militer untuk konflik diperbolehkan," tegas Lavrov.

Lavrov menambahkan Rusia berusaha mendamaikan Azerbaijan dan Armenia, tapi menyerahkan keputusan ke kedua belah pihak.

Masyarakat internasional prihatin dengan prospek perang karena Nagorno-Karabakh berfungsi sebagai koridor jalur pipa yang membawa minyak dan gas ke pasar dunia.

Kementerian Pertahanan Armenia mengatakan mereka berhak menyerang fasilitas militer mana pun di Azerbaijan setelah menuduh Baku telah menyasar instalasi militer di wilayah Armenia.

Mengomentari prospek kesepakatan gencatan senjata Armenia-Azerbaijan, Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan, akan tepat menempatkan pengamat militer Rusia di sepanjang garis kendali di Karabakh.

Hal itu guna memastikan gencatan senjata dilaksanakan dan dipatuhi kedua belah pihak. Tapi sekali lagi Lavrov menandaskan, keputusan akhir ada di tangan Yerevan dan Baku.

"Penjaga perdamaian tidak (harus berpartisipasi dalam mekanisme verifikasi), cukup pengamat militer,” kata Lavrov sembari berharap hubungan baik Rusia dengan Armenia dan Azerbaijan akan membantu realisasi usulan ini.

Azerbaijan Minta Turki Dilibatkan Secara Politik   

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev merespon, pasukan penjaga perdamaian mungkin dikirim ke daerah itu hanya jika Baku dan Yerevan sama-sama menyetujui keputusan tersebut.

Konflik yang telah berlangsung puluhan tahun kembali berkobar pada 27 September 2020, ketika Azerbaijan dan Armenia saling menuduh melakukan provokasi di sepanjang jalur perbatasan.

Nagorno-Karabakh, atau Artsakh, wilayah mayoritas Armenia, memproklamasikan kemerdekaan dari Azerbaijan pada 1991 setelah Baku mencabut status otonomnya.

Tindakan tersebut mengakibatkan konflik militer besar antara Baku dan Yerevan yang melanda daerah itu selama dua tahun, merenggut sedikitnya 40.000 jiwa.

Namun, pada 1994 kedua pihak sepakat untuk memulai pembicaraan damai tentang sengketa yang dimediasi OSCE Minsk Group, yang dipimpin oleh Rusia, AS, dan Prancis.

Konflik terus berlangsung di tengah kebekuan hubungan Armenia dan Azerbaijan. Nagorno-Karabakh tetap menjadi negara yang tidak diakui secara internasional, kecuali oleh Armenia.

Pemerintah Azerbaijan berusaha keras merebut kembali kontrol atas Nagorno-Karabakh, dan meminta pasukan Armenia hengkang dari Negara mereka.(Tribunnews.com/Sputniknews/Aljazeera/xna)