TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Pemerintah Rusia mengecam sanksi Uni Eropa terhadap sejumlah pejabatnya dan satu lembaga penelitian, atas tuduhan terlibat aksi peracunan tokoh oposisi Rusia, Alexei Navalny.

Ada enam pejabat tinggi Rusia yang dijatuhi sanksi. Menurut Kremlin, keputusan Uni Eropa itu tidak berdasar. “Logikanya kurang,” kecam juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, Kamis (15/10/2020).

"Ini adalah langkah tidak bersahabat yang disengaja terhadap Rusia. Uni Eropa telah merusak hubungan dengan negara kami. Moskow niscaya akan menganalisis situasi dan bertindak sesuai kepentingannya," lanjut Peskov.

Baca juga: Tok! Vladimir Putin akan Jadi Presiden Rusia hingga Tahun 2036

Baca juga: Kritikus Vladimir Putin, Alexei Navalny Keluar dari Rumah Sakit Berlin

Baca juga: Tokoh Oposisi Rusia Alexei Navalny Yakin Vladimir Putin Perintahkan Badan Intelijen Meracuninya

Dia menambahkan hal yang menyedihkan terkait masalah ini, ia tidak melihat logika apapun dalam keputusan ini.

"Secara keseluruhan, keputusan untuk membuat hubungan antara UE dan Moskow bergantung pada seseorang, yang dianggap Eropa sebagai pemimpin oposisi, sangat disesalkan," tandas Peskov.

Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah UE menerbitkan dekrit resmi, yang memberikan sanksi kepada kepala Dinas Keamanan Federal Rusia, wakil kepala pertama administrasi kepresidenan, dan beberapa lainnya atas kasus Navalny.

Sanksi tersebut mulai berlaku pada 15 Oktober dan secara khusus akan menargetkan Wakil Kepala Staf Pertama Kantor Eksekutif Kepresidenan Rusia Sergei Kiriyenko, Direktur Layanan Keamanan Federal Aleksandr Bortnikov, serta dua Wakil Menteri Pertahanan, Pavel Popov dan Aleksei Krivoruchko.

Selain itu, sanksi diberikan kepada Kepala Direktorat Kebijakan Domestik Kepresidenan Andrei Yarin, Perwakilan Berkuasa Penuh Presiden Rusia Sergei Menyailo, dan Institut Riset Ilmiah Negara untuk Kimia Organik dan Teknologi (GosNIIOKhT).

Lembaga penelitian itu diberi sanksi karena Uni Eropa menganggap GosNIIOKhT bertanggung jawab atas pembuatan agen saraf kelas militer Novichok, yang diduga digunakan untuk meracuni Navalny dalam penerbangan Siberia-Moskow.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sehari sebelumnya bersumpah, Moskow akan membalas sanksi Uni Eropa atas kasus Navalny.

Ia menyalahkan Jerman karena gagal memberikan fakta apapun (terkait dengan dugaan peracunan tokoh oposisi Rusia), mengabaikan semua aspek hukum internasional.

"Kami akan menjawab dengan cara yang sama. Ya, ini adalah praktik diplomatik, tetapi ini juga merupakan respons diplomatic," tegas Lavrov.

Duduk Perkara Kasus Navalny

Pernyataan penting sebelumnya telah disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menekankan selama percakapan telepon dengan mitranya dari Prancis Emmanuel Macron bulan lalu.