TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Swiss memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas kerja sama pembangunan untuk tahun 2021-2024.

Keputusan ini merupakan salah satu hasil pertemuan bilateral Menteri Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dengan Pemerintah Swiss pada Jumat (16/10/2020).

“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemerintah Swiss untuk memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas kerja sama pembangunan untuk tahun 2021-2024,” kata Menlu dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Menlu Retno Ungkap Tujuan Kunjungan PM Jepang ke Indonesia

Menlu berujar dalam pertemuan dengan Pemerintah Swiss, Indonesia mengusulkan kiranya isu kesehatan dapat dimasukkan sebagai salah satu bidang kerja sama.

Kerja sama kesehatan ini dapat berupa, antara lain, penguatan kerja sama antar institusi, telemedicine, riset dan inovasi.

Selain itu, Indonesia mengharapkan agar ratifikasi IE CEPA dari pihak Swiss dapat segera dilakukan.

“Indonesia mengharapkan agar negosiasi perjanjian investasi bilateral dapat diselesaikan paling lambat awal tahun 2021,” kata Menlu

Indonesia mengusulkan kiranya kerja sama pendidikan vokasi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dapat menjadi salah satu bagian implementasi dari MOU on Labour and Employment.

Indonesia juga mengharapkan kiranya ratifikasi Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dapat segera diselesaikan oleh Swiss.

“Bagi pengusaha Swiss, Indonesia tetap merupakan negara yang atraktif dan menjadi tujuan bisnis mereka di Asia,” lanjutnya

Retno mengatakan Swiss adalah salah satu mitra penting investasi Indonesia karena menduduki peringkat ke-4 investor asing terbesar dari Eropa di Indonesia.

Berdasarkan data BKPM, investasi Swiss di Indonesia secara kumulatif dari tahun 2015-2019 tercatat sebesar US$ 1,42 miliar dalam 1097 proyek.

Perdagangan kedua negara juga menunjukkan trend positif.

Di saat pandemi, tahun ini hingga Juli 2020 misalnya, nilai perdagangan kedua negara mencapai US$ 2,1 milyar.

“Angka ini bahkan telah melewati nilai perdagangan tahun 2019 (US$ 900 juta),” kata Menlu.