TRIBUNNEWS.COM - Pengunjuk rasa Thailand memberikan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha waktu tiga hari untuk mengundurkan diri dan memenuhi tuntutan utama lainnya termasuk mereformasi monarki.

Ribuan pengunjuk rasa pada Rabu (21/10/2020) malam menerobos barikade polisi dan kawat berduri untuk berbaris menuju kantor resmi Prayuth.

Mereka berkumpul di dekat gedung Government House.

Segera setelah itu, perdana menteri mengatakan bahwa pemerintahnya siap untuk mencabut aturan darurat melarang pertemuan besar di ibu kota jika protes dapat berlangsung dengan damai.

"Kami mengajukan surat agar Prayuth mengundurkan diri, yang merupakan salah satu dari tiga tuntutan kami," kata Free Youth, salah satu organisasi protes utama, dalam sebuah posting Facebook pada Rabu malam seperti dilansir oleh South China Morning Post.

“Jika dalam tiga hari pemerintah tidak memberikan jawaban, rakyat akan kembali dengan tuntutan lebih tinggi dari sebelumnya.”

Baca: Terkuak Perilaku Raja Thailand yang Bikin Mahasiswa Tuntut Reformasi Monarki: Anjing Jadi Marsekal

Prayuth sendiri telah berjuang untuk membendung gelombang demonstrasi jalanan yang terus meningkat.

Pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda akan memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, yang akan menjungkirbalikkan elit royalis yang telah mempertahankan kekuasaan di sebagian besar wilayah Thailand.

Namun, di sisi lain mereka juga berusaha untuk menghindari pertumpahan darah yang dapat lebih mengguncang perekonomian.

Halaman Selanjutnya ------------->