TRIBUNNEWS.COM - Iran mengkritik upaya perdamaian OSCE Minsk Group atas Nagarno-Karabakh.

Mengutip Al Jazeera, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi membahas rencana Teheran untuk melakukan gencatan senjata yang berkelanjutan, setelah tur diplomatik regional pada Jumat (30/10/2020).

Sebelumnya, sudah ada tiga upaya gencatan senjata untuk mengakhiri konflik Armenia-Azerbaijan tetapi berujung pada kegagalan.

Armenia dan Azerbaijan, yang telah terlibat konflik militer selama lebih dari sebulan di wilayah Nagorno-Karabakh, saling menuduh gagal mematuhi ketentuan gencatan senjata kemanusiaan.

Baca juga: Konflik Armenia vs Azerbaijan: Upaya Gencatan Senjata Ketiga Gagal

Baca juga: Konflik Armenia vs Azerbaijan di Nagarno-Karabakh: PM Armenia Akui Ada Banyak Korban

Araghchi pekan ini mengatakan, Kelompok Minsk, yang didirikan hampir 30 tahun lalu untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan, dan diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS, telah gagal dalam misinya.

"Beberapa negara anggota kelompok ini bahkan tidak berada di kawasan ini dan inefisiensi mereka telah terbukti," kata Araghchi kepada IRNA yang dikelola negara.

"Para pemain asing dari Kelompok Minsk, Prancis dan AS,  jauh dari kawasan ini dan terputus tidak hanya secara politik, tetapi juga secara emosional dan etis, sementara tidak memiliki keinginan nyata untuk membangun perdamaian di Karabakh," tambahnya.

Rincian rencana Teheran belum dipublikasikan, tetapi republik Islam itu mengatakan ingin menghentikan pertumpahan darah, terutama di kalangan warga sipil.

Baca juga: Konflik Armenia vs Azerbaijan: Jumlah Korban Meningkat, Ribuan Orang Tinggalkan Rumah Mereka

Baca juga: POPULER Internasional: WNI di Jepang Ditangkap Polisi | Konflik Armenia vs Azerbaijan

Pertempuran Meletus 27 September 2020

Diketahui, pertempuran yang meletus ejak 27 September 2020, lebih dari 1.000 orang tewas di kedua sisi, termasuk beberapa warga sipil.

Iran, yang berbatasan dengan Armenia dan Azerbaijan, berulang kali menyatakan mendukung penyelesaian konflik melalui dialog dalam kerangka hukum internasional dan dengan menghormati keutuhan wilayah Azerbaijan.

Menurut beberapa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri, yang dihuni oleh mayoritas orang Armenia, secara resmi menjadi wilayah Azerbaijan dan di bawah pendudukan.

Di Moskow awal pekan ini, Araghchi berbicara dengan mitranya dari Rusia dalam apa yang disebutnya pertemuan "bermanfaat".

Pada hari Selasa, pejabat Iran berada di Baku untuk bertemu dengan pejabat tingkat tinggi Azerbaijan termasuk Presiden Ilham Aliyev.

Baca juga: Istri PM Armenia Jalani Pelatihan Militer dan akan Gabung dengan Pasukan Perang di Nagarno-Karabakh

Baca juga: Turki Siap Kirim Pasukan Bantu Azerbaijan Melawan Armenia

Dia mengatakan pertemuan dengan Aliyev, yang berlangsung beberapa jam, "positif dan konstruktif".

Pada hari Kamis, Araghchi mengadakan pembicaraan dengan delegasi Armenia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Zohrab Mnatsakanyan di bagian terakhir tur diplomatik regionalnya.

Dia juga bertemu Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan mengatakan kepada wartawan bahwa hak-hak warga Armenia yang tinggal di wilayah yang diperebutkan harus diwakili agar kedua negara mencapai perdamaian abadi.

Para pejabat Armenia mengatakan negara itu akan mempertimbangkan inisiatif Iran untuk mengakhiri konflik.

Selama perjalanan terakhir diplomatiknya, Araghchi bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Turki Sedat Onal di Ankara.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)