Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Masyarakat Osaka, baik kota maupun perfektur yang melakukan referendum ke-2 kalinya (pertama kali tahun 2015) mengenai penyatuan kota Osaka dan perfektur, menjadi Kota Metropolitan Osaka (KMO), menghasilkan suara kemenangan bagi yang menentang penyatuan tersebut, menentang pembentukan KMO.

"Kami menyerukan restrukturisasi 24 distrik administratif kota Osaka menjadi empat distrik khusus dengan otoritas yang lebih besar dan pemimpin terpilih. Namun hasilnya ditentang, ya kami terima hasilnya," papar Gubernur perfektur Osaka Hirofumi Yoshimura kemarin malam (1/11/2020).

Hal serupa diakui pula oleh Walikota Osaka Ichiro Matsui yang mengungkapkan pula akan mundur dari jabatannya setelah selesai masa jabatannya April 2023 mendatang.

"Saya benar-benar akan menerima keinginan warga Osaka, dan akan mundur dari jabatan nantinya," kata Matsui dalam konferensi pers Minggu malam menyusul hasil referendum yang mengikat, dengan hasil sama seperti tahun 2015 referendum pertama kali.

Sebanyak 692.996 suara menolak rencana menjadikan Osaka sebagai KMO. Sedangkan yang mendukung pembentukan KMO sebanyak 675.829 suara.

Jumlah pemilih mencapai 62,35 persen, lebih rendah 4,48 poin persentase dibandingkan dengan jajak pendapat sebelumnya pada tahun 2015.

Dengan rencana dibatalkan lagi, Matsui mengatakan dia akan pensiun dari politik setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai walikota pada April 2023.

Apabila rencana pembentukan KMO mendapat persetujuan kemarin, sebenarnya akan diperkenalkan pada tahun 2025, ketika kota di Jepang barat menjadi tuan rumah Osaka Expo 2025 di pulau buatan Yumenoshima Osaka.

Namun banyak masyarakat Osaka tidak setuju penyatuan tersebut.

"Buang uang pajak saja padahal kita harus fokus pada Corona saat ini. Belum tentu bersatu jadi bisa irit biaya pengeluaran anggaran pemerintah Osaka. Jadi sebaiknya seperti sekarang saja jangan berubah," ungkap Akiko Yamashina seorang warga Osaka kepada Tribunnews.com Senin ini (2/11/2020).

Komeito, mitra koalisi yang berkuasa dari Partai Demokrat Liberal (LDP), juga mendukung rencana tersebut, menarik perhatian atas efek yang masih ada pada urusan politik di tingkat nasional. Sedangkan LDP sendiri menentang penyatuan tersebut.

Hasil referendum diawasi ketat oleh pemerintahan Perdana Menteri Yoshihide Suga karena potensi dampaknya terhadap manajemen strategi pemerintah dan parlemen.

"Saya pikir (pemungutan suara) memicu perdebatan tentang sistem administrasi metropolitan. Orang-orang Osaka pasti agak bingung juga dalam membuat keputusan. Kita serahkan kepada masyarakat osaka sendiri," papar PM Suga pagi ini (2/11/2020).