Collin Koh, seorang peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, sudah memprediksi sikap Flournoy dan pemerintahan baru Biden terhadap China.

"Terlepas dari siapa yang ada di Gedung Putih, kemampuan untuk mempertahankan pencegahan yang kredibel dan jika perlu, mengalahkan agresi [Tentara Pembebasan Rakyat] terhadap Taiwan sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan, akan dipandang sebagai hal yang disepakati," papar Koh seperti dikutip Express.co.uk. 

Biden, setelah mengalahkan Trump dalam pemilihan presiden AS, telah menjelaskan bahwa dia akan tegas pada China dengan cara yang sama seperti pendahulunya.

Selama kampanye Demokrat, dia mengecam Presiden China Xi Jinping sebagai "preman" dan berjanji untuk memimpin kampanye internasional untuk "menekan, mengisolasi, dan menghukum China".

Biden juga bersikap brutal dalam penilaiannya terhadap penahanan dan perlakuan China terhadap Muslim Uighur, yang dia anggap sebagai "genosida".

Tapi mantan Wakil Presiden itu juga diharapkan mengejar "kepentingan nasional" AS dan berkolaborasi dengan China dalam kebijakan perubahan iklim.

Di bawah pemerintahan Trump, Washington telah meningkatkan tekanan terhadap Beijing di Laut China Selatan.

Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Trump, mengecam klaim China atas "kedaulatan" atas perairan yang disengketakan. "Kami tekankan, klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengontrol mereka."

Sebagai bagian dari kebijakan anti-China ini, AS juga telah meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan tahun ini, sehingga membuat marah Beijing.

Pada tahun 2020, AS telah menjual senjata dan kendaraan senilai US$ 4,981 miliar ke Taiwan, di mana transaksi yang terbaru adalah 100 Harpoon Coastal Defense Systems seharga US$ 2,37 miliar.

China Rilis 'Panduan' Perang

Komisi Militer Pusat (CMC) China merilis garis besar tentang peningkatan kemampuan tempur bersama Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk kesiapsiagaan perang.

Xinhua melaporkan, garis besar yang mulai berlaku 7 November tersebut termasuk menjawab pertanyaan mendasar seperti bagaimana berperang di masa depan dan memperkuat kesiapan perang.

Menurut CMC, perang di masa depan membutuhkan operasi bersama dan terintegrasi antara berbagai pasukan PLA.