TRIBUNNEWS.COM - Laporan rinci dari Badan Intelijen Information Branch Lebanon menyatakan sejumlah pejabat negara dan badan keamanan bertanggung jawab atas ledakan Beirut pada awal Agustus 2020 kemarin.

Information Branch adalah sayap intelijen Pasukan Keamanan Dalam Negeri Lebanon.

Sebuah badan keamanan terkemuka yang telah memimpin penyelidikan atas pemboman dan serangan sejak pembunuhan mantan Perdana Menteri Rafik Hariri tahun 2005.

Laporan setebal 350 halaman, telah diserahkan ke kantor kejaksaan tetapi tidak dipublikasikan.

Di sampung penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian militer dan pengadilan beberapa hari pasca ledakan, laporan tersebut diselidiki oleh Information Branch itu sendiri.

Baca juga: 2 Bulan Pasca Ledakan, Beirut Lebanon Diguncang Ledakan Tangki Bahan Bakar, Menewaskan 4 Orang

Baca juga: Kepanikan Terjadi Akibat Kebakaran di Beirut Lebanon, Penduduk Trauma, Penyebab Belum Diketahui

Ledakan pada 4 Agustus 2020 lalu itu juga mengakibatkan sebagian Ibu Kota Beirut hancur dan melukai lebih dari 6.500 orang.

Seperti diberitakan sebelumnya, ledakan dahsyat tersebut dilaporkan telah menewaskan sekira 200 orang.

Lebih dalam, narasumber peradilan senior yang mengetahui laporan badan tersebut mengatakan kepada Al Jazeera, pada Senin (16/11/2020), pihaknya menyalahkan otoritas pelabuhan Beirut dan Bea Cukai Lebanon atas ledakan tersebut.

Merekan menilai, pihak tersebut telah lalai menyimpan sekira 2.750 ton amonium nitrat yang sangat eksplosif di Hangar 12, selama hampir tujuh tahun dalam kondisi yang tidak aman.

Laporan tersebut kemudian melimpahkan tanggung jawab sekunder kepada pengacara negara, yang dikenal sebagai Otoritas Kasus, Direktorat Transportasi Darat dan Laut di Kementerian Pekerjaan Umum (bertugas mengawasi pelabuhan) dan Intelijen Angkatan Darat dan badan Keamanan Negara, keduanya. berkantor di pelabuhan.

Sementara badan-badan keamanan mengetahui potensi bahaya menyimpan bahan peledak di pelabuhan Beirut, mereka "tidak menghargai kenyataan bahwa nyawa mereka dalam bahaya", ungkap kesimpulan laporan itu, mengacu pada interogasi terhadap pegawai dan pejabat negara.

Petugas Keamanan Umum, tentara dan Keamanan Negara termasuk di antara mereka yang tewas dalam ledakan itu, yang menurut laporan itu adalah akibat dari api yang dipicu oleh percikan api dari pekerjaan pengelasan di pintu besi.

Baca juga: POPULER Internasional: Kebakaran Besar di Beirut Lebanon | Remaja Dipatok Ular yang Muncul di Toilet

Baca juga: Gudang Minyak dan Ban Terbakar di Pelabuhan Beirut, Sebulan Setelah Ledakan Besar

25 pejabat Administrasi dan Keamanan Tingkat Rendah Ditahan

Sekira 25 pejabat administrasi dan keamanan tingkat rendah dan menengah telah ditahan sehubungan dengan ledakan tersebut, salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah.

Lalu, 50 lainnya telah diinterogasi.

Menteri dan Kepala Keamanan saat ini dan sebelumnya diinterogasi sebagai "saksi", bukan sebagai tersangka.

Banyak pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan, Pekerjaan Umum dan Keadilan serta Presiden dan Perdana Menteri Lebanon disebut mengetahui keberadaan bahan-bahan yang mudah menguap di tahun-tahun dan bulan-bulan sebelum ledakan.

Baca juga: POPULER Internasional: Melissa ARMY BTS Bunuh Diri | Pencarian Korban Pasca Ledakan Beirut

Baca juga: Pasca Ledakan Beirut, Sukarelawan: Secara Teknis, Tak Ada Tanda-tanda Kehidupan di Bawah Reruntuhan

Panggilan Baru untuk Keadilan Tingkat Tinggi

Secara terpisah, Asosiasi Pengacara Beirut pada Senin (16/11/2020) memperbarui seruannya agar para penyelidik memanggil politisi dan personel keamanan terkemuka dan menanyai mereka sebagai terdakwa, bukan sebagai saksi.

Dikatakan, tidak ada pejabat yang dianggap kebal (hukum), mengingat skala kejahatan yang sangat besar.

Banyak orang yang selamat dari ledakan dan keluarga korban telah meminta beberapa bentuk penyelidikan internasional atas ledakan tersebut, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Human Rights Watch, Amnesty International dan Legal Action Worldwide (LAW).

Mereka mengatakan, penyelidikan internasional adalah satu-satunya cara untuk memastikan akuntabilitas, mengingat sifat pengadilan Lebanon yang terbuka secara politik.

"Sebuah misi pencarian fakta yang independen dan tidak memihak sekarang diperlukan untuk menetapkan fakta ledakan tetapi juga akar penyebabnya yang meliputi kekosongan supremasi hukum dan kurangnya pemerintahan yang efektif," kata LAW dalam sebuah laporan yang dirilis pada Jumat.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)