Media Asing Soroti Pilkada di Indonesia, Singgung Maraknya Dinasti Politik
Dalam Pilkada ini menentukan gubernur di 9 dari 34 provinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten, dan wali kota di 37 dari 98 kota.
Editor: Hasanudin Aco
"Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru,” terangnya.
Para kritikus kini mempertanyakan apakah Jokowi sedang mencoba membangun dinasti politiknya sendiri, seperti yang dilansir dari Nikkei Asia pada Rabu (9/12/2020).
Sementara, dinasti politik adalah sebuah gagasan yang ingin Jokowi hindari dengan menjauhkan diri dari ambisi politik putra dan menantunya, melalui penyangkalan klaim apa pun tentang dinasti politik keluarganya itu.
“Saya tidak pernah memaksa anak-anak saya mengikuti saya atau terjun ke politik, tidak ada hal seperti itu,” kata Jokowi dalam wawancara dengan Kompas TV, November lalu, seperti yang dikutip dari Bloomberg.
“Itu hanyalah hak politik setiap warga negara, termasuk anak-anak saya,” lanjutnya.
Panggilan ke juru bicara presiden untuk meminta komentar tidak segera dijawab.
Melansir Bloomberg, Gibran sempat menanggapi isu soal dinasti yang sedang tumbuh, dengan mengatakan dia tidak menjamin kemenangan pemilihan.
“Ini kontes, bukan janji,” katanya setelah pencalonannya diumumkan pada Juli.
Dinasti politik meningkat
Pada Pilkada 2020, selain keluarga Jokowi yang mencalonkan diri dalam kontestasi politik ini, sejumlah kerabat pejabat negara lainnya juga turut beramai-ramai mencalonkan diri, sebagaimanan yang dilansir dari Nikkei Asia.
Di ataranya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Prabowo Subianto, mencalonkan diri menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan, Banten.
Di kota yang sama, Siti Nur Azizah, putri Amin, mencalonkan diri sebagai wali kota.
Mereka akan melawan satu sama lain.
Hanindhito Himawan Pramono, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mencalonkan diri sebagai bupati Kediri, Jawa Timur.