TRIBUNNEWS.COM, UN HQ - Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan posisinya tidak berubah di wilayah Sahara Barat yang disengketakan setelah Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko di sana.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres percaya solusi masalah itu dapat diselesaikan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan.

Wilayah Sahara Barat diklaim pemberontak pro-kemerdekaan Maroko dan Front Polisario. Mereka memperoleh dukungan perjuangan tiga dekade di bekas wilayah Spanyol itu.

Baca juga: Pengakuan AS Atas Sahara Barat Jadi Konsesi Perdamaian Maroko-Israel

Baca juga: BREAKING NEWS : Presiden Trump Umumkan Maroko Sepakat Normalkan Hubungan dengan Israel

Sekjen PBB lewat pernyataan tertulis via juru bicaranya, Stephane Dujarric, Jumat (11/12/2020) menyampakan semua pihak agar menghindari tindakan apa pun yang dapat memperburuk situasi.

PBB mengerahkan misi penjaga perdamaian ke wilayah tersebut untuk memantau gencatan senjata dan seharusnya mengadakan referendum tentang status wilayah tersebut.

Pemungutan suara ditetapkan 1992 tetapi dibatalkan ketika Maroko keberatan daftar pemilih yang diusulkan. Mereka mengklaim daftar pemilih itu bias.

Rabat menolak opsi kemerdekaan Sahara Barat, dan mengatakan hanya otonomi yang mereka bakal sepakati di meja negosiasi.

Utusan PBB terakhir untuk konflik Sahara Barat mengundurkan diri pada 2019 dan belum ada penggantinya.

Sepakat Normalisasi Hubungan Politik Maroko-Israel

Presiden AS Donald Trump mengumumkan lewat akun Twitternya, Kamis (10/12/2020), pemerintah Maroko mencapai persetujuan menormalkan hubungan dengan Israel.

Dikutip dari Aljazeera.com, sebagai bagian perjanjian, Presiden AS Donald Trump setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.

Konsesi politik ini memberi solusi perselisihan teritorial puluhan tahun Maroko melawan kelompok Front Polisario yang didukung Aljazair.

Front Polisario merupakan gerakan memisahkan diri yang berupaya untuk mendirikan sebuah negara merdeka, terpisah dari Maroko.

“Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!” tulis Trump di akun Twitternya, Kamis (10/12/2020) jelang siang waktu Washington.

Menurut Trump, kesepakatan damai Maroko-Israel ini merupakan langkah penting perdamaian di kawasan Timur Tengah. Maroko kini menyusul Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.

Maroko adalah negara keempat sejak Agustus yang mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

Warga Palestina telah mengkritik kesepakatan normalisasi, dengan mengatakan negara-negara Arab meninggalkan proposal lama agar Israel menyerahkan wilayah Palestina merdeka sebelum dapat menerima pengakuan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Maroko akan menjalin hubungan diplomatik penuh dan melanjutkan kontak resmi dengan Israel.

Mereka menyediakan jalur penerbangan ekstra, dan juga penerbangan langsung ke dan dari Israel untuk semua orang Israel.

“Mereka akan segera membuka kembali kantor penghubung mereka di Rabat dan Tel Aviv dengan maksud untuk membuka kedutaan. Mereka akan mempromosikan kerjasama ekonomi antara perusahaan Israel dan Maroko,” kata penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner.

"Amerika Serikat percaya negara bagian Sahrawi yang merdeka bukanlah pilihan yang realistis untuk menyelesaikan konflik. Otonomi asli di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang layak," katanya.

“Kami mendesak para pihak untuk terlibat dalam diskusi tanpa penundaan, menggunakan rencana otonomi Maroko sebagai satu-satunya kerangka kerja untuk menegosiasikan solusi yang dapat diterima bersama,” lanjut Kushner.

Maroko, negara dengan sejarah Yahudi berabad-abad, telah lama dikabarkan siap menjalin hubungan dengan Israel.

Sebelum berdirinya Israel pada 1948, Maroko adalah rumah bagi populasi Yahudi yang besar, banyak dari leluhurnya bermigrasi ke Afrika Utara dari Spanyol dan Portugal selama inkuisisi Spanyol.

Saat ini, ratusan ribu orang Yahudi Israel menelusuri garis keturunan mereka ke Maroko, menjadikannya salah satu sektor masyarakat Israel terbesar di negara itu.

Komunitas orang Yahudi, diperkirakan berjumlah beberapa ribu orang, kini masih tinggal di Maroko. Israel dan Maroko pernah menjalin hubungan diplomatik tingkat rendah era 1990-an.

Tetapi hubungan itu ditangguhkan setelah pecahnya pemberontakan Palestina kedua pada 2000.Sejak itu, hubungan informal terus berlanjut.

Diperkirakan 50.000 orang Israel melakukan perjalanan ke Maroko setiap tahun dalam perjalanan menelusuri kembali sejarah leluhur mereka.(Tribunnews.com/Haaretz/Aljazeera/TimesofIsrael/xna)