TRIBUNNEWS.COM - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Iran tidak akan menerima prasyarat apa pun untuk kembali ke kesepakatan nuklir.

Dilansir Al Jazeera, kesepakatan itu akan membatasi pembicaraan soal program misil atau kekuatan regional Iran. 

Amerika Serikat dan Eropa dalam beberapa pekan terakhir mengatakan bahwa mereka berkomitmen menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.

Kesepakatan ini secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Dimana pada 2018 silam, JCPOA ini ditinggalkan Presiden AS Donald Trump secara sepihak.

Baik AS dan Eropa kini berharap Iran merundingkan program misilnya dan kekuatan regional.

Baca juga: Presiden Iran Hassan Rouhani Tuduh Israel Ingin Picu Perang Besar di Timur Tengah

Baca juga: Profil Sahar Tabar, Selebgram Iran yang Divonis 10 Tahun Penjara, Oplas agar Mirip Angelina Jolie

AS dan Eropa menilai kedua program Iran itu membuat kondisi Timur Tengah tidak stabil.

Dalam konferensi pers pertamanya sejak pandemi Covid-19 masuk di Iran, Presiden Rouhani menentang seruan Biden soal kesepakatan nuklir.

"Kami tidak akan menerima prasyarat dari siapa pun. JCPOA juga tidak bisa dinegosiasikan, kita juga tidak bisa meletakkannya di meja perundingan dan membahasnya secara part by part," kata Rouhani dalam acara yang disiarkan televisi.

"Apakah semua orang akan menerapkan JCPOA sebagaimana adanya atau tidak."

"Jika mereka melakukannya, kami juga akan melakukannya," tambah presiden.

Rouhani yakin AS Hentikan Sanksi pada Iran

Presiden Rouhani mengatakan pada wartawa bahwa ia yakin sanksi AS terhadap Iran akan dicabut.

Sebab kebijakan Trump yang menekannya telah gagal di matan dunia.

"Saya yakin era perang ekonomi telah berakhir. Perang ini tidak bisa berlanjut, bukan karena Trump telah dikalahkan dan Biden menang. Bahkan jika Trump menang, dia akan dipaksa untuk menghapus sanksi," katanya.

"Dunia tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Ini bukan untuk kepentingan daerah. Ini tidak untuk keuntungan AS sendiri."

Seminggu setelah ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Mohsen Fakhrizadeh dibunuh, anggota parlemen Iran mengesahkan UU soal peningkatan pengayaan uranium.

Rouhani mengatakan pada Senin bahwa pemerintahnya akan menyusun dan menyetujui peraturan untuk mulai menerapkan undang-undang tersebut dalam waktu seminggu.

Program Rudal Tidak Bisa Dinegosiasikan

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam sebuah wawancara menyarankan bahwa kesepakatan nuklir diperlukan.

Tapi Rouhani bersikukuh bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kesepakatan nuklir dan tidak bisa disinggung.

"Mereka telah berbicara dengan kami tentang ini sebelumnya. Ketika P5+1 berbicara dengan kami sebagai bagian dari JCPOA, mereka membahas semua ini," kata Rouhani mengacu pada penandatangan nuklir oleh AS, Prancis, Inggris Raya, China, Rusia, dan Jerman.

"AS mencoba selama berbulan-bulan untuk memasukkan program rudal dan kami memberi tahu mereka bahwa itu tidak bisa dinegosiasikan."

Baca juga: Presiden Iran Hassan Rouhani ke Tayyip Erdogan, Iran Berhak Membalas Pembunuhan Fakhrizadeh

"Mereka mencoba berbulan-bulan untuk memasukkan masalah regional juga. Mereka semua didiskusikan dan ditolak."

Presiden Iran mengatakan Trump tidak mengetahui hal ini.

Namun Presiden terpilih Joe Biden, yang mewakili Presiden Barack Obama ketika JCPOA ditandatangani, ada di sana dan mengetahui semua ini.

"Apa yang bisa dipertimbangkan adalah bahwa setiap orang akan kembali ke komitmen penuh mereka," kata Rouhani.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)