TRIBUNNEWS.COM, SANAA– Komite Penyelamat Internasional (IRC) menempatkan Yaman sebagai negara paling berisiko mengalami bencana kemanusiaan pada 2021.

Ini kali ketiga IRC menetapkan Yaman di posisi sama selama tiga tahun terakhir. Perang antara kelompok Houthi dan faksi Yaman yang didukung Arab Saudi dan Emirat Arab jadi pemicunya.

Konflik yang berlanjut, kelaparan yang meluas, dan lambatnya tanggapan bantuan internasional secara dramatis memperburuk krisis di Yaman tahun depan.

Aljazeera mewartakan laporan IRC, Rabu (16/12/2020). Direktur Badan Bantuan IRC untuk Yaman, Tamuna Sabadze, meminta dukungan komunitas internasional lebih dari masa sebelumnya.

Baca juga: Kelompok Militan Houthi Tembakkan Rudal Jarak Jauh ke Fasilitas Minyak Arab Saudi

Baca juga: Pasukan Koalisi Cemas Ibu Kota Arab Saudi Jadi Target Rudal Kelompok Houthi

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera dari Sanaa, ibukota Yaman, Sabadze menyerukan komitmen lebih dari yang dilihat saat ini dari aktor internal, regional dan global untuk mengakhiri konflik.

“Tanpa ini, banyak hal tidak akan berubah di Yaman. Warga sipil Yaman benar-benar tidak akan memiliki masa depan dan harapan,” katanya.

“Dua puluh empat juta orang membutuhkan semacam bantuan kemanusiaan, baik itu makanan, perlindungan, layanan kesehatan, atau pendidikan,” imbuhnya.

“Mayoritas penduduk sangat membutuhkan campur tangan PBB dan pendanaan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka,” tegas Sabadze

Daftar yang disusun IRC untuk 2021, peringkat satu sampai 10, terdiri atas Yaman; Afganistan; Suriah; Republik Demokratik Kongo; Etiopia; Burkina Faso; Sudan Selatan; Nigeria; Venezuela, dan Mozambik.

Sepuluh negara lainnya juga ada dalam daftar tetapi tidak memiliki tingkat risikoseperti 10 negara di daftar pertama. Mereka terdiri atas Kamerun; Republik Afrika Tengah; Chad; Kolumbia; Lebanon; Mali; Niger; Palestina; Somalia, dan Sudan.

Abeer Fowzi, Wakil Koordinator Nutrisi IRC, mengatakan, menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, dunia disebutnya telah meninggalkan Yaman.

“Belum pernah orang Yaman menghadapi begitu sedikit dukungan dari komunitas internasional, atau begitu banyak tantangan secara bersamaan,” katanya.

Dukungan keuangan untuk negara itu nyaris nol, bersamaan peringatan Kepala Kemanusiaan PBB Mark Lowcock pada November.

Yaman telah menerima kurang dari setengah dari dana darurat yang dibutuhkannya tahun ini.

Lowcock di depan Dewan Keamanan PBB mengatakan, selama 2020 Yaman hanya menerima sumbangan sekitar US $ 1,5 miliar dari US $ 3,4 miliar yang dibutuhkan.

Tahun sebelumnya menerima hampir US $ 3 miliar. Menurut PBB, 80 persen dari 30 juta orang Yaman membutuhkan bantuan atau perlindungan dasar.

Sekitar 13,5 juta orang Yaman saat ini menghadapi kerawanan pangan akut, termasuk 16.500 orang menurut data PBB hidup dalam kondisi kelaparan.

Pada 2014, kelompok pemberontak Houthi yang memperoleh dukungan Iran merebut sebagian besar negara itu, termasuk ibukota Sanaa.

Perang meningkat pada Maret 2015, ketika koalisi militer pimpinan Arab Saudi turun tangan dalam upaya memulihkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang didukung Riyadh.

Koalisi telah dibantu oleh beberapa kekuatan barat, termasuk Amerika Serikat. Kedua belah pihak sejak itu dituduh melakukan kejahatan perang.

Sekira 100.000 Orang Tewas Akibat Perang di Yaman 

Menurut  laporan Proyek Wilayah Konflik Bersenjata dan Data Peristiwanya, pertempuran telah menewaskan lebih dari 100.000 orang hingga saat ini.

Pembicaraan damai yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik telah terhenti sejak akhir 2018.

Para pejabat PBB telah berulang kali berupaya menghidupkan kembali negosiasi dan mengakhiri apa yang disebutnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

Krisis melanda Afghanistan dan Ethiopia

Afghanistan menduduki peringkat kedua setelah Yaman. Kebuntuan yang sedang berlangsung dalam pembicaraan damai antara Taliban dan pemerintah Afghanistan telah menggagalkan pengakhiran konflik hampir 20 tahun di negara itu.

"Kebutuhan kemanusiaan di Afghanistan berkembang pesat di tengah Covid-19, dan kekerasan yang tak henti-hentinya, yang dapat meningkat pesat pada 2021 jika pembicaraan damai intra-Afghanistan gagal membuat kemajuan," kata IRC.

Ethiopia naik ke lima besar dalam daftar pantauan untuk pertama kalinya, karena krisis yang sedang berlangsung di wilayah Tigray utara.

Sejak 4 November 2020, pemerintah Ethiopia yang dipimpin Perdana Menteri Abiy Ahmed telah memerangi pasukan yang setia kepada mantan penguasa kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Abiy memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 2019 karena berdamai dengan tetangganya Eritrea dan mengantarkan reformasi demokrasi di Ethiopia, negara terpadat kedua di Afrika dan rumah bagi berbagai kelompok etnis.

Pasukan pemerintahnya menguasai Mekelle, ibu kota wilayah Tigray, lebih dari dua minggu lalu dan para pejabat mengklaim kantong pertempuran masih ada.

Tetapi para analis mengatakan konflik yang sedang berlangsung mengancam untuk memperdalam tantangan politik, ekonomi dan kesehatan Ethiopia dan dapat mempersulit upaya transisi menuju demokratisasi.

“Pada 2021, Ethiopia berencana menyelenggarakan pemilu, yang sering kali disertai risiko kekerasan dan ketidakstabilan yang tinggi,”kata Adem K Abebe, penasihat  Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu di Stockholm.

“Ada juga kebutuhan untuk membangun kembali Tigray, daerah miskin yang sudah menderita karena invasi belalang, dan layanan untuk masyarakatnya,” imbuhnya. (Tribunnews.com/Aljazeera/xna)