Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Pentagon secara diam-diam membahas skenario tindakannya sebagai tanggapan terkait kemungkinan penerapan darurat militer oleh Presiden Amerika Serikat (AS) saat ini Donald Trump, menjelang pelantikan Joe Biden pada 20 Januari 2021.

Demikian dikutip dari sumber Departemen Pertahanan AS yang enggan disebutkan namanya.

Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (27/12/2020), laporan tersebut telah dibantah keras oleh Trump sebagai President of The United States (POTUS) yang menggambarkannya sebagai berita hoax melalui cuitan di Twitter pribadinya.

Sementara itu sumber tersebut mengklaim bahwa pejabat Pentagon bersama dengan Kepala Unit Militer yang ditempatkan di dekat Washington, kini 'dalam kondisi siaga'.

Karena mereka terlibat dalam perencanaan kontingensi rahasia jika angkatan bersenjata dipanggil untuk menjaga atau memulihkan ketertiban sipil selama pelantikan dan masa transisi.

Baca juga: Perbedaan Pesan Natal Donald Trump & Joe Biden: Trump Hampir Tak Singgung Covid-19, Biden Sebaliknya

Sumber itu menambahkan, karena pandemi virus corona (Covid-19) yang sedang terjadi saat ini, Trump kini memiliki 'kekuatan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya'.

Ini mungkin akan membuatnya percaya diri, terutama jika ia mendengarkan dukungan tertentu bahwa ia memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan berada di atas hukum.

Sumber internal tersebut menggambarkan darurat militer sebagai 'paradigma yang salah untuk memikirkan potensi bahaya di masa depan'.

Ini merupakan tindakan yang mungkin saja akan diambil Trump bulan depan.

Dalam Dokumen Tindakan Darurat Presiden (PEAD), termasuk di dalamnya perintah eksekutif, pesan presiden, dan Rancangan Undang-undang (RUU) yang didistribusikan ke berbagai departemen dan lembaga pemerintah.

Menurut sumber tersebut, salah satu yang tertuang dalam PEAD, yakni Directive 20, diduga membahas rencana darurat militer ini.

Mereka menjelaskan bahwa arahan tersebut akan diterapkan jika AS menjadi sasaran serangan bersenjata, dihancurkan, dan pekerjaan pemerintah negara bagian serta lokal dilumpuhkan.

Jenderal Flynn Menyerukan Darurat Militer di 6 Negara Bagian