TRIBUNNEWS.COM - Dua anggota Kongres Demokrat meminta FBI untuk membuka penyelidikan kriminal sesegera mungkin setelah Donald Trump terdengar di telepon memohon kepada pejabat untuk mencarikannya suara tambahan di Georgia.

Dilansir Sky News, anggota DPR Ted Lieu dan Kathleen Rice menulis surat kepada Direktur FBI, Christopher Wray.

Dalam surat, tertulis bahwa mereka "percaya Donald Trump terlibat dalam ajakan, atau konspirasi untuk melakukan sejumlah kejahatan pemilu".

Dalam rekaman telepon yang diperoleh media Amerika, Donald Trump terdengar berkata ia tidak mungkin kalah suara di Georgia.

Selama panggilan telepon selama satu jam itu, Trump meminta 11.780 suara untuk bisa ditemukan bagaimana caranya.

Baca juga: Rekaman Telepon Trump Memohon Dimenangkan Pejabat Georgia Viral, Demokrat Minta FBI Selidiki

Baca juga: POPULER INTERNASIONAL: Jimin BTS Berduka | Viral Rekaman Suara Donald Trump Minta Dimenangkan

Lieu dan Rice mengutip sejumlah kode hukum yang mereka klaim mungkin dilanggar oleh Trump.

Salah satunya menggambarkan seseorang yang berusaha untuk "mencabut atau menipu penduduk suatu negara dari proses pemilihan yang dilakukan secara adil dan tidak memihak".

Sementara itu, pria yang berbicara dengan Trump pada hari Sabtu, sekretaris negara bagian Georgia Brad Raffensperger, mengatakan ia sebenarnya enggan untuk menerima telepon itu.

"Saya tidak pernah percaya apakah pantas untuk berbicara dengan presiden tetapi dia memaksa. Saya kira dia menyuruh stafnya menekan kami - mereka ingin menelepon," kata Raffensperger kepada ABC News, Senin (4/12021).

"Dia (Trump) yang berbicara paling banyak, kami mendengarkan sebagian besar," tambah Raffensperger, seorang Republikan.

"Data yang dia miliki benar-benar salah."

"Dia memiliki ratusan orang yang dia bilang meninggal tetapi mencoblos. Kami menemukan dua. Itu hanya contoh datanya yang buruk."

Selama panggilan telepon, Trump terdengar menyebutkan serangkaian teori konspirasi yang tak beralasan.

Presiden bahkan menyebut agar Raffensperger dimintai pertanggungjawaban pidana jika dia menolak menemukan ribuan surat suara telah dihancurkan secara ilegal di Fulton.

Tidak ada bukti yang mendukung klaim Trump tentang "surat suara yang disobek-sobek" di wilayah tersebut.

Di sisi lain, senator Tom Cotton telah menolak untuk bergabung dalam kampanye yang dilakukan oleh hampir selusin Republikan lainnya di Senat untuk menentang kemenangan Joe Biden.

Senator Cotton mengatakan langkah seperti itu berada di luar kekuasaan Kongres dan tidak bijaksana.

Kongres AS Akan Sahkan Kemenangan Joe Biden pada 6 Januari 2021, Ini 4 Hal yang Harus Diketahui

Setelah jutaan vote dan puluhan gugatan hukum, akhir dari pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 mulai terlihat.

Pekan ini, presiden terpilih Joe Biden akan disahkan kemenangannya oleh kongres.

Kongres akan bertemu pada Rabu, 6 Januari 2020 untuk secara formal menghitung perolehan suara Electoral College, 306 untuk Joe Biden dan 232 untuk Donald Trump.

Butuh setidaknya 270 suara elektoral untuk bisa masuk ke Gedung Putih.

Pertemuan tersebut, yang diwajibkan oleh Konstitusi AS, juga menandai salah satu peluang terakhir bagi Trump dan sekutunya untuk memprotes kekalahannya.

Baca juga: Trump Adakan Pesta Tahun Baru Mewah di Mar-a-Lago, Tiketnya Seharga Rp 13,9 Juta Per-Orang

Baca juga: PROFIL Anggota Kabinet Joe Biden: Terbaru Ada Miguel Cardona yang Dipilih sebagai Menteri Pendidikan

Selama berbulan-bulan, Trump mencoba membalikkan hasil pemilu di enam negara bagian yang menjadi medan pertempuran, tapi gagal.

Ia mengklaim bahwa pemilu dicuragi meskipun tidak ada bukti penipuan yang meluas.

Mahkamah Agung telah dua kali menolak menerima tuntutan hukum yang didukung Trump yang berusaha untuk membalikkan hasil.

Pengadilan federal dan negara bagian juga telah menolak klaim penipuan pemilih hampir 60 kali.

Pertemuan Kongres pada hari Rabu itu sudah pasti akan menghasilkan satu kekalahan lagi bagi Trump.

Meskipun beberapa sekutu Republiknya telah mengindikasikan bahwa mereka akan mengajukan keberatan dengan sertifikasi suara elektoral untuk Biden.

Seperti yang dilansir USA Today, inilah hal-hal yang perlu diketahui tentang pertemuan tersebut.

Bagaimana prosedur perhitungan?

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS akan bertemu dalam sesi gabungan pada jam 1 siang di House Chamber.

Prosedur sidang mengikuti aturan dari Electoral Count Act tahun 1887.

Wakil Presiden Mike Pence akan memimpin perannya sebagai presiden Senat.

Pimpinan dari kedua partai besar akan menunjuk anggota parlemen dari kedua kamar sebagai "teller".

Pence akan membuka sertifikat suara elektoral dari masing-masing negara bagian.

Anggota elektoral telah bertemu dan memberikan suara mereka pada 14 Desember lalu.

Pence lalu menyerahkan sertifikat itu kepada teller untuk dibacakan.

Saat teller membaca sertifikat negara bagian, Pence akan menanyakan keberatan atas suara negara bagian.

Untuk dipertimbangkan, keberatan harus dibuat secara tertulis dan didukung oleh setidaknya satu anggota DPR dan Senat.

Keberatan apa pun yang memenuhi kriteria tersebut berakibat penangguhan sesi bersama, di mana DPR dan Senat akan bersidang secara terpisah untuk mempertimbangkan masalah tersebut.

Perdebatan tentang setiap keberatan dibatasi hingga dua jam.

Setiap anggota hanya boleh berbicara selama satu kali lima menit.

Setelah debat selesai, DPR dan Senat akan memberikan suara.

Mayoritas dari kedua majelis dibutuhkan untuk mendukung keberatan dan membatalkan suara negara bagian.

Rebecca Green, pakar hukum pemilu di William and Mary School of Law, memberi tahu USA TODAY bahwa "satu-satunya tujuan dari pertemuan ini adalah agar Kongres menentukan surat suara mana yang merupakan surat suara yang disertifikasi oleh negara bagian".

"Ini bukan persidangan di mana Kongres akan melihat bukti kecurangan dalam pemilu," kata Green.

"Tidak ada saksi. Tidak ada bukti yang disajikan. Dan hanya ada kesempatan yang sangat terbatas untuk berbicara karena alasan itu."

Setelah semua suara dihitung, Pence-lah yang menentukan pemenang pemilu.

Sejauh ini, Pence, yang belum mengakui bahwa Trump kalah dalam pencalonannya kembali, tetap diam tentang perannya dalam proses penghitungan suara elektoral.

Pada 28 Desember, Partai Republik termasuk Anggota DPR dari Republik Louie Gohmert mengajukan gugatan di pengadilan federal untuk memberi wewenang kepada Pence untuk memilih dan menentukan suara elektoral mana yang akan diterima atau ditolak.

Dalam pengajuan pada 31 Desember, Pence meminta hakim untuk membatalkan gugatan, yang disebut sebagai "kontradiksi hukum berjalan."

Pakar hukum juga memperkirakan gugatan itu akan gagal, dengan mengatakan gugatan itu didasarkan pada premis yang tidak masuk akal bahwa Konstitusi memberi wewenang penuh kepada wakil presiden untuk memutuskan hasil pemilihan.

Apakah akan ada yang mengajukan keberatan?

Beberapa Republikan telah mengindikasikan bahwa mereka akan mengajukan keberatan suara elektoral di beberapa negara bagian, membahas kecurangan pemilu, meskipun tidak ada bukti untuk mendukung klaim mereka.

Anggota DPR Mo Brooks, memimpin serangan itu.

Ia dan rekan dari konservatif lainnya bertemu dengan Trump dan Pence di Gedung Putih pada 21 Desember lalu untuk membahas upaya tersebut.

Setelah pertemuan, Jody Hice dari Georgia Brian Babin dari Texas, mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menolak suara elektoral.

Orang lain yang telah berkomitmen untuk menolak pemungutan suara termasuk Marjorie Taylor Greene dari Georgia, Lance Gooden dari Texas, Ronny Jackson dari Texas, Jeff Van Drew dari New Jersey, Jeff Duncan dari South Carolina, dan Gohmert.

Ada rencana dari "belasan" anggota DPR untuk menantang hasil di setidaknya enam negara bagian, menurut Brooks.

"Kami akan mensponsori keberatan atas pengembalian suara Electoral College di Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, dan mungkin lebih banyak lagi tergantung ke mana kami secara kolektif ingin berjuang," kata Mo Brooks di Fox & Friends.

Senat Partai Republik, termasuk Pemimpin Mayoritas Mitch McConnell, telah mencegah anggotanya untuk mendukung keberatan atas suara elektoral.

McConnell, yang mengakui Presiden terpilih Biden, mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa keberatan "bukan untuk kepentingan semua orang," menurut laporan dari The Hill.

Meskipun demikian, Senator Josh Hawley, mengumumkan pada 30 Desember bahwa dia berencana untuk mengajukan keberatan atas suara elektoral di setidaknya satu negara bagian - Pennsylvania.

"Saya tidak dapat memberikan suara untuk mengesahkan hasil pemilihan suara elektoral pada 6 Januari tanpa mengangkat fakta bahwa beberapa negara bagian, terutama Pennsylvania, gagal mengikuti undang-undang pemilihan negara bagian mereka sendiri," tulis Hawley di Twitter.

Hawley mengatakan kepada wartawan di U.S. Capitol bahwa "sejumlah kantor telah menghubungi" untuk mengatakan bahwa mereka juga tertarik untuk mengajukan keberatan.

"Saya belum tahu," katanya tentang apakah lebih banyak senator akan bergabung dengannya.

"Menurutku akan ada lebih banyak, tapi mungkin tidak ada, aku tidak tahu. Terlalu dini untuk mengatakannya."

Senator terpilih Tommy Tuberville, seorang Republikan dari Alabama, juga mengindikasikan dia mungkin akan mengajukan keberatan dengan beberapa suara.

"Kita akan lihat apa yang akan datang," katanya awal bulan ini.

Ada kemungkinan bahwa beberapa, tetapi tidak semua, keberatan yang diajukan oleh anggota DPR akan mendapat dukungan dari seorang senator.

Setiap keberatan yang menerima keduanya akan menimbulkan debat dan pemungutan suara selama dua jam, yang berpotensi mengubah pertemuan menjadi urusan maraton.

Apakah ada keberatan sebelumnya?

Ada keberatan sebelumnya atas suara elektoral.

Kadang-kadang, anggota DPR berusaha mengajukan keberatan tanpa dukungan dari Senat.

Pada 2017, setengah lusin DPR Demokrat keberatan dengan suara elektoral Trump, dengan alasan penindasan pemilih dan potensi campur tangan dari Rusia.

Tetapi Biden, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden sekaligus presiden Senat, berulang kali mengetuk palu dan menolak upaya tersebut, karena Demokrat tidak memiliki sponsor Senat.

"Berakhir sudah," katanya sambil mendapat tepuk tangan dari Partai Republik.

Hanya dua kali - pada tahun 1969 dan 2005 - terdapat keberatan yang memenuhi kriteria yang mengharuskan DPR dan Senat untuk benar-benar berdebat dan memilih.

Pada tahun 1969, keberatan datang terhadap seorang pemilih yang tidak setia dari Carolina Utara yang memilih George Wallace, bukannya Richard Nixon.

Keberatan itu ditolak oleh kedua kamar.

Pada tahun 2005, ada keberatan atas suara elektoral di Ohio, yang diajukan untuk George W. Bush.

Senator Barbara Boxer dari California-Demokrat bergabung dengan DPR Stephanie Tubbs Jones dari Ohio-Demokrat dalam aksi tersebut, yang mereka katakan adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang penindasan pemilih.

"Keberatan ini pada akarnya tidak memiliki harapan atau bahkan isyarat untuk membalikkan kemenangan presiden," kata Tubbs Jones saat itu.

"Tapi itu adalah kesempatan yang diperlukan, tepat waktu dan tepat untuk meninjau dan memperbaiki proses paling berharga dalam demokrasi kita."

Keberatan itu dikalahkan habis-habisan, menerima satu suara di Senat, dari Boxer sendiri, dan hanya 31 suara di DPR, semuanya dari Demokrat.

Apakah keberatan bisa sukses tahun ini?

Singkatnya, tidak.

Seperti keberatan sebelumnya, hampir tidak ada kemungkinan keberatan yang diajukan di Kongres akan berhasil.

Alasan paling jelas mengapa keberatan akan gagal adalah karena mereka harus disetujui oleh kedua kamar, dan Demokrat mengontrol DPR.

Senat lebih sulit untuk diprediksi.

Perebutan kursi di Georgia yang akan menentukan kendali Senat akan berlangsung sehari sebelumnya, pada 5 Januari.

Sebelum para anggota itu duduk, Partai Republik akan mempertahankan mayoritas.

Mengingat kurangnya dukungan dari para pemimpin seperti McConnell, bagaimanapun, kecil kemungkinan Senat Republik akan mendukung keberatan atas sertifikasi Biden sebagai pemenang.

Awal bulan ini, Senat John Thune, Senat No. 2 dari Partai Republik, mengatakan kepada wartawan bahwa keberatan "akan turun seperti anjing ditembak" di Senat.

"Saya rasa tidak masuk akal untuk membuat semua orang melalui ini ketika Anda tahu seperti apa hasil akhirnya," kata Thune, yang berasal dari South Dakota.

Anggota Partai Republik lainnya di Senat juga mengindikasikan bahwa mereka tidak setuju dengan upaya berkelanjutan Trump untuk membatalkan pemilihan.

Senator Ben Sasse, menggunakan Facebook untuk menegur anggota parlemen Republik yang berencana untuk berpartisipasi dalam apa yang dia sebut sebagai "taktik berbahaya" pada 6 Januari untuk memperebutkan hasil.

"Agar kemenangan 306-232 Electoral College Presiden Terpilih Biden dibatalkan, Presiden Trump perlu membalikkan banyak negara bagian. Tetapi tidak ada satu negara bagian pun yang meragukan hukum," tulis Sasse.

"Semua argumen cerdik dan senam retoris di dunia tidak akan mengubah fakta bahwa upaya 6 Januari ini dirancang untuk mencabut hak jutaan orang Amerika hanya karena mereka memilih seseorang di partai yang berbeda," tambahnya.

"Kita harus lebih baik dari itu."

Terlepas dari hasil di Senat, tanpa persetujuan DPR, keberatan tidak akan mempengaruhi total suara.

Meskipun upaya Trump dan sekutu pasti akan gagal, Kongres akan melalui proses penghitungan suara jauh lebih lama dari biasanya.

Sesi bersama hanya memakan waktu 23 menit pada 2013 dan 41 menit pada 2017, menurut Layanan Riset Kongres.

Tetapi tidak kali ini.

Jika keenam keberatan yang direncanakan dari DPR mendapat dukungan dari anggota Senat, total waktu debat bisa melebihi 12 jam.

Berbicara kepada POLITICO, Brooks memperkirakan bahwa persidangan akan berlangsung lebih lama lagi, yaitu 18 jam.

Jika itu yang terjadi, pertemuan akan selesai pada 7 Januari sebagai penanda berakhirnya proses pemilihan presiden AS.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)