Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Di tengah ketersediaan tempat tidur yang sudah mengalami krisis di beberapa kota terutama Tokyo, ternyata Perdana Menteri Jepang tak punya wewenang untuk perluasan tempat tidur rumah sakit.

"Kekuasaan dipegang Gubernur masing-masing daerah. PM Jepang tak punya wewenang untuk meminta rumah sakit memperbanyak tempat tidur," papar Dr Harukata Takenaka, Professor GRIPS (National Graduate Institute for Policy Studies), Kamis (7/1/2021).

Hal itu karena memang sudah ada dalam pengaturan hukum yang ada di Jepang.

Namun untuk pengerahan perawat pasukan bela diri (SDF) misalnya untuk diperbantukan ke rumah sakit, menjadi wewenang PM Jepang untuk menyetujui atau tidak.

Baca juga: Jelang Status Darurat Covid-19 di Jepang, 461 Penerbangan Dibatalkan, 12.000 Penumpang Gagal Terbang

Gubernur memang memiliki kekuasaan luas dalam masa pandemi saat ini.

"Gubernur punya kekuasaan untuk memasukkan pasien ke rumah sakit, penyediaan berbagai keperluan rumah sakit dan medis, kekuasaan untuk menyetop bisnis dan meminta masyarakat untuk tidak ke luar rumah. Jadi memang sangat kuat di masa sekarang ini kekuasaan Gubernur," tambahnya.

Meskipun demikian untuk menetapkan deklarasi darurat atau PSBB memang menjadi wewenang PM Jepang untuk secara nasional.

"Gubernur bisa menyarankan dan mengajukan usulan PSBB dan bahkan bisa melakukannya untuk daerahnya sendiri. Namun untuk kasus Gubernur Tokyo tampaknya dia mengalihkan ke PM Jepang untuk mengumumkan supaya bisa lepas tanggung jawab hal-hal terkait PSBB," ungkapnya lebih lanjut.

Sementara itu telah terbit buku baru "Rahasia Ninja di Jepang" berisi kehidupan nyata ninja di Jepang yang penuh misteri, mistik, ilmu beladiri luar biasa dan tak disangka adanya penguasaan ilmu hitam juga. informasi lebih lanjut ke: info@ninjaindonesia.com