Secara terpisah, Bowser, seorang Demokrat berbicara pada konferensi pers pada Senin (11/1/2021) dengan menekankan, dia prihatin dengan lebih banyak massa yang diprediksi datang ke kota menjelang pelantikan.

"Jika saya takut pada sesuatu, itu untuk demokrasi kita, karena kami memiliki faksi yang sangat ekstrem di negara kami," ucapnya.

"Trumpisme tidak akan mati pada 20 Januari," tambah Bowser.

Baca juga: Pasca-Rusuh di Capitol, Sejumlah Pendukung Trump Jadi Buron, Ini Foto-fotonya

Baca juga: Pernyataan Dubes AS untuk Indonesia Sikapi Peristiwa di Gedung Capitol, Singgung Bhineka Tunggal Ika

Rencana Pemakzulan Trump Kali Kedua

Dilansir Market Watch, dalam sebuah surat untuk rekannya, Ketua DPR Nancy Pelosi menyiratkan akan melanjutkan langkah pemakzulan jika Presiden AS Donald Trump tidak mengundurkan diri sesegera mungkin atau jika wakil presiden serta mayoritas anggota kabinet Trump menolak untuk menyerahkan kekuasaan.

"Menyusul tindakan Presiden yang berbahaya dan menghasut, Partai Republik di Kongres perlu ... meminta Trump untuk meninggalkan kantornya - segera," tulis Pelosi.

"Jika Presiden tidak meninggalkan jabatannya dalam waktu dekat dan dengan sukarela, Kongres akan melanjutkan tindakan kami."

Baca juga: Trump Dianggap sebagai Biang Kekacauan, Ketua DPR Nancy Pelosi Minta Otoritas Nuklirnya Dicabut

Baca juga: Akun Twitter Donald Trump Ditutup Permanen karena Dinilai Bisa Picu Kekerasan Lebih Lanjut

Pelosi juga berbicara dengan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley tentang upaya mencegah Trump mencetus konflik militer.

Keduanya membahas tindakan pencegahan untuk mencegah presiden memulai permusuhan militer atau mengakses kode peluncuran dan memerintahkan serangan nuklir.

Pemakzulan Trump Tahun Lalu

Sebelumnya, sidang pemakzulan Presiden Trump tahun lalu membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk diselesaikan.

Proses itu relatif cepat mengingat tidak ada saksi yang dipanggil.

Dengan persetujuan bulat, Senat sebenarnya dapat menyetujui untuk mengubah aturan tentang pemakzulan untuk memungkinkan dilakukannya pemungutan suara cepat.

Tetapi itu tidak mungkin terjadi mengingat, beberapa Partai Republik di Senat setia kepada presiden, dengan yang lain setidaknya enggan untuk menggulingkannya dari kantor.

Untuk benar-benar mencopot presiden dari jabatannya, 2/3 anggota Senat harus memilih untuk mencopotnya dari jabatannya.

Dengan 49 senat Demokrat saat ini, butuh 18 senat Republikan untuk menyetujui pencopotan.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Tiara)