TRIBUNNEWS.COM - Anggota Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) berencana memberikan vote pada Rabu (13/1/2021) untuk impeachment (pemakzulan) Presiden Donald Trump.

Mengutip CNN, Pemimpin Mayoritas DPR Steny Hoyer mengatakan pada Senin (11/1/2021) agar pemungutan suara pemakzulan segera diatur, sepekan setelah kerusuhan di Capitol AS.

DPR AS akan memberikan vote pada Selasa malam (12/1/2021) waktu setempat dan mendesak Wakil Presiden Mike Pence meminta Amandemen ke-25 untuk menggulingkan Trump dari kekuasaan.

Hoyer menambahkan, DPR AS berencana memberikan vote pada Rabu (13/1/2021) pukul 09.00 waktu setempat tentang resolusi pemakzulan.

Baca juga: 2 Petugas Polisi Capitol AS Diskors, 10-15 Polisi Lain Diselidiki Terkait Peran dalam Kerusuhan

Baca juga: FBI Peringatkan Protes Bersenjata Direncanakan di 50 Gedung DPR Negara Bagian dan Capitol AS

Demokrat secara resmi mengumumkan resolusi pemakzulan Presiden Trump pada Senin (11/1/2021), mereka menuduh Trump telah menghasut pemberontakan.

Pemungutan suara Rabu ini menggarisbahawi kemarahan Demokrat terhadap Trump dan para pendukungnya, setelah berbulan-bulan menghadapi retorika klaim palsu tentang Pilpres yang dicurangi.

DPR AS mengadakan sesi pro-forma singkat pada Senin (11/1/2021), menunjuk pada klaim palsu yang berulang kali disampaikan Trump bahwa dia memenangkan Pilpres AS dan pidatonya di hadapan massa pada Rabu (6/1/2021) sebelum para perusuhan menyerbu Capitol AS.

Termasuk panggilan Trump dengan Menteri Luar Negeri Republik Georgia, di mana Trump mendesaknya untuk "menemukan" cukup suara bagi Trump untuk memenangkan negara bagian.

"Dalam semua ini, Presiden Trump sangat membahayakan keamanan Amerika Serikat dan lembaga Pemerintahnya," ungkap sebuah resolusi pemakzukan tersebut.

"Dia mengancam integritas sistem demokrasi, mencampuri transisi kekuasaan secara damai dan membahayakan cabang pemerintahan yang setara," papar resolusi tersebut.

"Dengan demikian, dia mengkhianati kepercayaannya sebagai Presiden hingga melukai rakyat Amerika Serikat," tambah resolusi itu.

Lebih lanjut, Demokrat David Cicilline dari Rhode Island, Jamie Raskin dari Maryland dan Ted Lieu dari California juga mengutip Amandemen ke-14 Konstitusi, yang menyatakan "melarang siapa pun yang telah terlibat dalam pemberontakan atau pemberontakan melawan Persatuan Amerika.

Baca juga: Mantan Gubernur California, Arnold Schwarzenegger Kecam Serangan di Capitol AS

Partai Republik Peringatkan agar Tak Lakukan Pemakzulan

Secara terpisah, Partai Republik mendesak Demokrat untuk tidak mengejar impeachment, dengan alasan langkah seperti itu akan memecah belah.

Sebaliknya, Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy, dalam sebuah surat kepada kolega Partai Republik, mencantumkan empat kemungkinan tanggapan terhadap serangan 6 Januari itu.

McCarthy, mengutip umpan balik dari anggota, melayangkan kemungkinan "resolusi kecaman di bawah aturan DPR," serta komisi bipartisan untuk menyelidiki kerusuhan.

Dia tidak merinci siapa yang akan dikecam.

McCarthy juga mengusulkan merombak Electoral Count Act of 1887, yang memandu proses sertifikasi pemilu, serta "undang-undang untuk meningkatkan kepercayaan pemilih" dalam undang-undang di masa mendatang.

Namun tidak jelas apa hubungan dua masalah terakhir ini dengan serangan di Capitol AS, selain kebohongan yang berasal dari anggota parlemen GOP (Republik) selama proses sertifikasi dan yang berkaitan dengan penipuan pemilih yang tidak ada secara luas.

Kata narasumber, McCarthy menegaskan kembali opsi-opsi itu dalam panggilan dengan House Republicans Senin sore, menyarankan seharusnya tidak ada pemungutan suara impeachment minggu ini dan harus ada komisi bipartisan untuk mendapatkan semua fakta terlebih dahulu.

Tetapi Ketua DPR Nancy Pelosi, dalam pembicaraan dengan Demokrat DPR Senin, menyebut gagasan untuk mengecam Trump  "turun tahta" dan menjelaskan bahwa itu bukan pilihan yang ingin dia pertimbangkan.

Baca juga: Terkait Upaya Pemakzulan Tahap Dua, Donald Trump Tanggapi Begini

Baca juga: Donald Trump akan Jadi Presiden Pertama AS Hadapi Pemakzulan Kedua

Sidang Pemakzulan Bisa Persulit Agenda Biden

Pelosi mengatakan kepada DPR Demokrat pada Minggu malam bahwa DPR akan memberikan vote pada pemakzulan minggu ini, kecuali Pence bergerak untuk meminta Amandemen ke-25 dengan mayoritas Kabinet untuk menyingkirkan Trump dari kekuasaan.

Keputusan ini didorong oleh reaksi terhadap apa yang terjadi pada 6 Januari, ketika anggota parlemen harus dievakuasi dari ruang DPR dan Senat saat perusuh menggedor pintu ruangan untuk menghentikan penghitungan suara Electoral College.

Namun, resolusi DPR Demokrat menuju impeachment menimbulkan komplikasi bagi pemerintahan Biden yang akan datang, karena persidangan Senat mengancam akan menghambat Biden.

Sementara beberapa Demokrat telah menyarankan menunggu untuk mengirim resolusi pemakzulan ke Senat sampai setelah 100 hari pertama Biden menjabat, Hoyer dan Demokrat lainnya mengatakan pada hari Senin bahwa mereka ingin melakukannya segera.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)