Donald Trump Akhiri Jabatan dengan Peringkat Persetujuan Terburuk Menurut Jajak Pendapat
Jajak pendapat menampilkan bahwa Presiden AS Donald Trump memiliki approval rating atau peringkat persetujuan terburuk yang pernah ada.
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Jajak pendapat menampilkan bahwa Presiden AS Donald Trump memiliki approval rating atau peringkat persetujuan terburuk yang pernah ada.
Dilansir CNN, jajak pendapat dari Universitas Quinnipiac menemukan bahwa peringkat persetujuan Trump ada di angka 33% sedangkan ketidaksetujuan mencapai 60%.
Rata-rata dari jajak pendapat FiveThirtyEight yang dilakukan baru-baru ini menemukan bahwa 38% setuju dengannya dan 59% tidak.
CNN melaporkan, hasil jajak pendapat menggambarkan bahwa ada momen dalam pemerintahan Trump yang berpotensi menggerakkan arah politik.
Ternyata, penolakan massa pro-Trump atas persetujuan kemenangan Joe Biden di Capitol AS pada 6 Januari lalu adalah momentumnya.
Berdasarkan hasil yang ada, peringkat persetujuan akhir pemerintahan Trump adalah yang terendah sejak jajak pendapat ilmiah dimulai.
Baca juga: Hadapi Pandemi, Joe Biden Tingkatkan Tunjangan Pengangguran di AS, Apa Dampaknya Terhadap Rupiah?
Baca juga: Sederet Langkah Pertama Joe Biden setelah Resmi Menjabat Presiden AS pada 20 Januari
Menjelang Januari, Trump memiliki peringkat persetujuan 44% dan peringkat ketidaksetujuan 53%.
Tidak jauh berbeda dengan tingkat persetujuannya 45% saat pemilihan dulu.
Di hari-hari terakhir kepemimpinannya, peringkat persetujuan Trump diprediksi di bawah 40%, turun lebih dari 5 poin sejak pemilihan.
Berdasarkan hal ini, artinya Trump akan menjadi presiden pertama di era pemilu yang mengakhiri masa jabatan dengan persetujuan di bawah 40%.
Juga jadi presiden pertama yang memiliki peringkat ketidaksetujuan utara 50% dan yang pertama dengan peringkat net negatif (persetujuan - penolakan).
Sebagian besar presiden peringkat persetujuannya melonjak setelah tawaran masa jabatan kedua.
Tidak seperti Trump, rata-rata presiden mengakhiri masa jabatan pertamanya sejak Franklin D. Roosevelt dengan peringkat persetujuan selatan 60%.
George HW Bush berakhir dengan peringkat persetujuan sekitar 56% dan peringkat ketidaksetujuan 40%, meskipun kalah 6 poin dari Bill Clinton.
Baca juga: Melania Trump Dikabarkan Tak Melakukan Apa-apa untuk Membantu Transisi Jill Biden di Gedung Putih
Baca juga: Era Presiden Donald Trump Tinggalkan Kerusakan Besar Politik di Eropa
Sebelum Trump, peringkat persetujuan terendah sebelumnya untuk seorang presiden di akhir masa jabatannya adalah milik Jimmy Carter.
Dia tetap menjadi satu-satunya presiden selain Trump yang menyelesaikan masa jabatan pertamanya dengan peringkat persetujuan di bawah 50%.
Kendati demikian, Presiden Carter mengikuti pemilu pada 1980 dengan kondisi yang jauh lebih buruk dari sekarang.
Carter menerima tantangan begitu terlambat dalam masa kepresidenannya sehingga sebagian besar lembaga survei tidak menangkapnya.
Satu tindakan besar Carter yakni terkait dengan pembebasan sandera Iran yang berhasil pada 20 Januari 1981, seperti yang diingat oleh lembaga jajak pendapat Lou Harris.
Carter menghabiskan hari-hari terakhir kepresidenannya bekerja siang dan malam untuk membebaskan para sandera itu.
Di sisi lain, Trump justru memusuhi Demokrat dan tidak berusaha mencapai tujuan non-partisan atau bipartisan dalam dua bulan terakhir masa jabatannya.
Joe Biden Akan Mengubah Kebijakan Trump di Awal Pemerintahan
Joe Biden menelurkan sejumlah rencana yang akan menjadi langkah pertamanya setelah resmi menjabat Presiden AS ke-46 pada 20 Januari 2021 nanti.
Selama lebih dari setengah tahun berkampanye, Joe Biden banyak berjanji akan membatalkan beberapa kebijakan pemerintahan Trump di hari pertama menjabat.
Kini dia dan timnya sedang mempersiapkan detail langkah apa saja yang akan dilakukan pada 20 Januari nanti, dilansir NPR.
Joe Biden dan Kamala Harris berhasil mengalahkan petahana Donald Trump dan Mike Pence dalam Pemilu AS 2020 lalu.
Kini tinggal menunggu waktu Biden dan Harris dilantik pada 20 Januari.
Kepala Staf pilihan Biden, Ron Klain pada Sabtu merilis memo perintah eksekutif yang akan dikeluarkan presiden baru di awal pemerintahannya.
Sebagaimana yang dijanjikan, Biden akan mengembalikan AS ke pernjanjian iklim Paris.
Baca juga: Joe Biden Merasa Aman dan Nyaman Jelang Pelantikan Presiden 20 Januari 2021
Baca juga: Melania Trump Dikabarkan Tak Melakukan Apa-apa untuk Membantu Transisi Jill Biden di Gedung Putih
Ini merupakan kesepakatan internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, salah satu kebijakan yang dulunya dilakukan mantan presiden Barack Obama.
Namun Presiden Trump menarik AS dari perjanjian tersebut.
Biden berjanji untuk melakukan perubahan besar pada sektor energi dan transportasi untuk mendukung perjanjian iklim Paris.
Biden akan menandatangani perintah agar Departemen Pendudukan memperpanjang jeda pembayaran pinjaman dan bunga dari siswa federal.
Kemudian juga memperpanjang larangan penggusuran dan penyitaan akibat dampak pandemi dan membalikkan larangan perjalanan di beberapa negara Muslim yang digagas Trump.
Selain itu, Biden akan menandatangani perintah wajib masker di properti federal dan perjalanan antar negara bagian.
Presiden AS terpilih ini mengatakan dia akan menyusun pidato pelantikannya untuk meminta warga AS berkomitmen menggunakan masker dalam 100 hari.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.