UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pascaperang di Gaza dengan AS dan Israel
 

TRIBUNNEWS.COM - Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah berdiskusi dengan Israel dan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara Gaza pascaperang.

Rencana 'cawe-cawe' UEA di Gaza itu disebutkan akan berlangsung hingga Otoritas Palestina (PA) yang direformasi mampu mengambil alih, tulis laporan Reuters menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan tersebut, Selasa (7/1/2025).

Baca juga: Ultimatum Brigade Al-Qassam dan Al-Aqsa di Jenin ke Otoritas Palestina: Kesabaran Kami Sudah Habis!

"Diskusi di balik layar, tersebut mencakup kemungkinan UEA dan Amerika Serikat (AS), bersama dengan negara-negara lain, untuk sementara waktu mengawasi tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi Gaza setelah militer Israel mundur dan sampai pemerintahan Palestina (PA) mampu mengambil alih," tulis laporan berlabel eksklusif Reuters.

Sebagai latar belakang, UEA merupakan mitra keamanan dekat AS. Selain itu, tidak seperti kebanyakan pemerintah Arab, Abu Dhabi memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. 

Faktor kedekatan ini memberi negara Teluk itu pengaruh terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Setelah lebih dari setahun berperang, Israel tetap enggan menguraikan visinya sendiri untuk Gaza dan masyarakat internasional telah berjuang untuk merumuskan rencana yang layak," kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena percakapan tersebut bersifat pribadi, lansir Reuters.

Laporan, rencana ikut campurnya UEA di pemerintahan Gaza pasca-Gaza masih kurang rinci dan belum dituangkan dalam rencana tertulis formal, maupun diadopsi oleh pemerintah mana pun.

"Dalam pembicaraan di balik layar, Abu Dhabi menganjurkan Otoritas Palestina (PA) yang direformasi untuk memerintah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur di bawah negara Palestina yang merdeka," kata sumber tersebut - sesuatu yang ditentang secara terbuka oleh Israel.

"UEA tidak akan berpartisipasi dalam rencana apa pun yang gagal mencakup reformasi signifikan Otoritas Palestina, pemberdayaannya, dan pembentukan peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina," kata seorang pejabat UEA kepada Reuters, menanggapi pertanyaan tentang diskusi tersebut.

"Elemen-elemen ini - yang saat ini masih kurang - sangat penting bagi keberhasilan rencana pasca-Gaza," tambahnya menyoroti kalau PA dinilai tidak mewakili entitas Palestina sepenuhnya.

PA Kurang Berpengaruh

PA didirikan tiga dekade lalu berdasarkan Perjanjian Oslo 1993-1995, yang ditandatangani oleh Israel dan Palestina, dan diberi kewenangan terbatas atas Tepi Barat dan Gaza.

PA masih menjalankan sebagian pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi diusir dari Gaza pada tahun 2007 oleh Hamas setelah perang saudara singkat.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters bahwa telah ada pembicaraan dengan beberapa mitra, termasuk UEA, mengenai opsi untuk pemerintahan, keamanan, dan rekonstruksi, dan bahwa berbagai rancangan proposal, rencana, dan ide telah diajukan oleh para mitra.