TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden baru Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan meninjau kembali kesepakatan damai yang dibuat mantan Presiden Donald Trump dengan Taliban.

Juru bicara Washington mengatakan, Gedung Putih ingin memastikan kelompok militan Afghanistan tersebut memenuhi komitmennya, termasuk mengurangi kekerasan dan memutuskan hungan dengan teroris.

Mengutip BBC, Jake Sullivan, Penasihat Utama Presiden Biden telah berbicara dengan pejabat Afghanistan untuk mengonfirmasi tindakan tersebut.

Kehadiran AS di Afghanistan dimulai pada 2001, ketika tentara menyerbu untuk menggulingkan Taliban, setelah serangan teroris 9/11.

Wakil Presiden Afghanistan, Amrullah Saleh mengatakan kepada BBC awal bulan ini bahwa dia yakin AS telah terlalu banyak "menyerah" kepada Taliban.

Baca juga: 74 Anggota Taliban Tewas saat Bentrok Lawan Pasukan Afghanistan di Kandahar

Baca juga: Kelompok Taliban dan Pemerintah Afghanistan Capai Kesepakatan Penting

Apa kesepakatan AS-Taliban?

Pemerintahan Trump menjadikan penarikan pasukan dari Afghanistan sebagai prioritas.

Kesepakatan yang ditandatangani pada Februari 2020 mengatakan bahwa AS dan sekutu NATO-nya akan menarik semua pasukan dalam 14 bulan, jika Taliban menepati janjinya.

Termasuk tidak mengizinkan Al Qaeda atau militan lain untuk beroperasi di wilayah yang dikuasainya dan melanjutkan pembicaraan perdamaian nasional.

Meski Taliban, sebuah gerakan Islam garis keras, menghentikan serangan terhadap pasukan internasional sebagai bagian dari perjanjian bersejarah, Taliban terus memerangi pemerintah Afghanistan.

Sebagai syarat untuk memulai negosiasi dengan pemerintah Afghanistan, Taliban juga menuntut agar ribuan orang mereka dibebaskan sebagai pertukaran tawanan.

Pembicaraan langsung kemudian dimulai di Doha pada September 2020 tetapi terobosan masih belum tercapai.

Tingkat kekerasan di negara itu tetap tinggi.

Jurnalis, aktivis, politisi dan hakim perempuan termasuk di antara mereka yang terbunuh dalam serangan yang ditargetkan.

Baca juga: 57 Pasukan Afghanistan dan 80 Militan Taliban Tewas dalam Bentrokan Berdarah Pasca Pembicaraan Damai

Baca juga: POPULER INTERNASIONAL: Tembak Militan Taliban Gadis Ini Disebut Pahlawan, juga Sangkalan Amber Heard

Apa Rencana Gedung Putih?

Dewan Keamanan Nasional AS mengkonfirmasi pada Jumat (22/1/2021) bahwa penasihat keamanan nasional baru Presiden Biden, Sullivan, telah menghubungi pihak Afghanistan Hamdullah Mohib dan "menjelaskan niat Amerika Serikat untuk meninjau" kesepakatan untuk memeriksa Taliban memenuhi janji yang dibuatnya. .

Seperti diketahui, di bawah pemerintahan Taliban pada 1990-an, wanita tidak diizinkan bersekolah atau bekerja.

Para militan mengatakan mereka tidak lagi menentang pendidikan perempuan, atau mereka bekerja, tetapi banyak orang di Afghanistan tetap skeptis.

Berita peninjauan tersebut datang beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri pilihan Biden, Antony Blinken mengatakan pada sidang konfirmasi bahwa pemerintahan Biden ingin "mengakhiri apa yang disebut perang selamanya ini".

Saat ini hanya ada 2.500 tentara AS yang tersisa di negara itu - jumlah terendah sejak konflik dimulai hampir 20 tahun lalu.

Taliban sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa jika semua pasukan asing tidak mundur pada musim semi, seperti yang disepakati oleh pemerintahan Trump, mereka akan melanjutkan serangan terhadap pasukan internasional.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)