TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri (PM) Boris Johnson berharap Inggris dapat melonggarkan lockdown secara bertahap pada awal Maret 2021 mendatang.

Boris Johnson mengatakan kepada Anggota Parlemen bahwa dia bermasud menyusun rencana untuk mengurangi penguncian di Inggris pada pekan terakhir Februari 2021, dengan mengamati kriteria/faktor-faktor yang dibutuhkan.

Mengutip BBC, kriteria tersebut termasuk angka kematian dan jumlah pasien rawat inap, kemajuan vaksinasi dan varian baru virus corona.

Dalam sebuah pernyataan kepada Parlemen, Boris Johnson mengatakan, data ilmiah tidak cukup jelas untuk membuat keputusan sekarang.

Baca juga: Boris Johnson Terapkan Lockdown Ketat di Inggris Selama 5 Pekan, akan Dibuka Kembali 8 Maret 2021

Baca juga: Ilmuwan Inggris Pertanyakan Peringatan PM Johnson Soal Klaim Varian Baru Covid-19 Lebih Mematikan

Dia berharap dapat menerbitkan peta jalan secara rinci dalam waktu kurang dari satu bulan, setalah "gambaran menjadi lebih jelas".

BBC sebelumnya melaporkan bahwa Boris Johnson mengumumkan rencana pembatasan di perbatasan lebih ketat, untuk memerangi penyebaran varian baru virus corona.

Pihak terkait harus mengonfirmasi semua yang datang dari negara beresiko tinggi untuk melakukan karantina di hotel dan menyiapkan akomodasi lainnya sekira 10 hari.

Menyoal kondisi ini, Boris Johnson berada di bawah tekanan dari Anggota Parlemen Tory, untuk menjelaskan bagaimana lockdwon saat ini akan berakhir.

"Pelonggaran pembatasan bergantung pada data yang muncul, tergantung seberapa efektif vaksin menghentikan penularan virus corona," jelasnya.

Isyaratkan Pelonggaran Lockdown Dimuali dengan Pembukaan Sekolah

Boris Johnson mengisyaratkan bahwa pelonggaran pembatasan akan dimulai dengan pembukaan sekolah.

Diwartakan BBC, PM Inggris tersebut menetapkan siswa sekolah kembali ke ruang kelas pada 8 Maret 2021.

Dia berharap, sekira 15 juta orang di empat kelompok rentan akan divaksinasi pada pertengahan Februari 2021 agar memiliki perlingungan penuh.

"Tujuan kami adalah menetapkan pendekatan bertahap untuk melonggarkan pembatasan secara berkelanjutan," kata Boris Johnson.

"Kami berharap akan aman untuk memulai pembukaan kembali sekolah mulai 8 Maret 2021, dengan pembatasan ekonomi dan sosial lainnya yang dicabut setelahnya, jika data memungkinkan," tegas Boris Johnson.

Baca juga: Biden dan PM Johnson Diskusikan Perlunya Koordinasi Kebijakan Luar Negeri di China, Iran dan Rusia

Pembukaan Sekolah Harus Jadi Prioritas

Menanggapi rencana ini, Pemimpin Partai Buruh Sir Keir Starmer mengatakan, membuka kembali sekolah harus menjadi prioritas nasional.

Starmer juga mendesak pemerintah untuk memvaksinasi guru dan staf pendukung selama semester Februari 2021.

Buruh menyerukan agar pemerintah juga memprioritaskan pekerja garis depan dan menambahkan mereka ke program vaksinasi.

Baca juga: Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Batalkan Kunjungan ke India

Pembatasan Penguncian di Inggris

Di bawah penguncian saat ini, orang-orang di Inggris harus tinggal di rumah dan hanya keluar untuk alasan terbatas, seperti berbelanja makanan dan berolahraga.

Tindakan serupa diterapkan di sebagian besar Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.

Undang-undang penguncian Inggris akan berakhir pada 31 Maret 2021.

Johnson sebelumnya mengatakan, tanggal ini untuk memungkinkan pelonggaran "terkendali" pembatasan kembali ke tingkatan lokal.

Di bawah sistem tingkat, aturan yang berbeda diterapkan ke berbagai bagian negara, tergantung pada faktor-faktor seperti tekanan pada NHS, jumlah kasus dan tarif di mana jumlah kasus turun.

Murid di Inggris tidak diharapkan untuk kembali ke sekolah sebelum semester paruh Februari.

Johnson mengatakan, sekolah akan dibuka kembali "secepat yang kami bisa" tetapi tidak menjamin itu akan terjadi sebelum Paskah.

Menteri Pertama Nicola Sturgeon mengatakan, pembatasan di Skotlandia akan berlanjut paling cepat hingga pertengahan Februari.

Di Wales, penguncian akan ditinjau ulang pada akhir Januari, tetapi pemerintah sebelumnya mengatakan tidak melihat "banyak ruang untuk perubahan".

Penguncian Irlandia Utara telah diperpanjang hingga 5 Maret 2021.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)