TRIBUNNEWS.COM - Aung San Suu Kyi, pemimpin partai National League for Democracy (NLD) yang memerintah Myanmar, telah ditangkap.

Tidak hanya Suu Kyi, tokoh senior partai berkuasa lainnya telah ikut ditahan oleh militer dalam penggerebekan dini hari Senin (1/2/2021).

Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara partai NLD.

Dikutip dari Theguardian.com Senin (1/2/2021), Juru bicara Myo Nyunt mengatakan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah dibawa pada dini hari.

"Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," ucap Myo Nyunt, menambahkan bahwa dia juga diperkirakan akan ditahan.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditangkap, Inilah Kilas Balik Krisis Politik Myanmar

Baca juga: Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Saat Tengah Malam, Ini Kronologinya

Penangkapan itu terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer sejak pemilihan November 2020 lalu.

Pada pemilihan tersebut, NLD memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.

Namun tentara mengatakan pemungutan suara itu curang.

"Kami harus berasumsi bahwa militer sedang melakukan kudeta," ungkap Myo Yunt.

Pascaperitiwa tersebut, saluran telepon ke ibu kota Myanmar, Naypyitawt tidak bisa dihubungi pada Senin dini hari.

Koneksi data internet seluler dan beberapa layanan telepon telah terganggu di kota-kota besar.

Pada Senin pagi, TV pemerintah Myanmar juga mengatakan di Facebook bahwa mereka tidak dapat menyiarkan.

Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon untuk memberikan tanggapannya terkait berita penangkapan Suu Kyi dan tokoh partai lainnya.

Penggerebekan itu terjadi setelah militer diduga melakukan kudeta mengenai tuntutan untuk penyelidikan atas dugaan penipuan pemilih selama pemilu tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai yang berkuasa Suu Kyi.

Baca juga: Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Saat Tengah Malam, Ini Kronologinya

Pemilu November yang Dimenangkan oleh partai NLD

Dilansir oleh BBC.com Senin (1/2/2021), NLD memenangkan 83% kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November 2020.

Pemilu ini merupakan yang kedua, sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.

Namun militer membantah hasil tersebut.

Lantas mengajukan pengaduan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan.

Ketakutan akan kudeta meningkat setelah militer baru-baru ini mengancam akan "mengambil tindakan" atas dugaan penipuan.

Mengingat Komisi pemilihan telah menolak tuduhan tersebut.

Baca juga: RI Desak Myanmar Selesaikan Masalah Etnis Rohingya

Baca juga: Pemerintah Myanmar Didesak untuk Serius Selesaikan Permasalahan Etnis Rohingya dari Akarnya

Militer Masih Memegang Peran Besar pada Politik Myanmar

Diketahui militer masih memegang peran besar dalam politik di Myanmar.

Hal ini dibuktikan dengan masih mempertahankan kendali atas kementerian-kementerian utama berkat konstitusi yang diatur oleh Junta yang menentukan perjanjian pembagian kekuasaan yang pada kenyataanya dipimpin oleh Suu Kyi.

Pada hari Senin duta besar Kanada untuk PBB, Bob Rae, memberikan tanggapannya terkait penangkapan Suu Kyi.

"Tidak ada pembenaran untuk penahanan militer terhadap Aung Sang Suu Kyi,"

"Militer Burma, Tatmadaw harus dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.

Baca juga: Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Saat Tengah Malam, Ini Kronologinya

Sementara itu, John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa Junta sebenarnya tidak pernah benar-benar mundur dari kekuasaanya.

“Junta militer yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade tidak pernah benar-benar mundur dari kekuasaan sejak awal,"

"Mereka tidak pernah benar-benar tunduk pada otoritas sipil, jadi peristiwa hari ini di beberapa pengertian hanya mengungkapkan realitas politik yang sudah ada. "

Ia lantas meminta AS untuk memberlakukan sanksi ekonomi yang tegas terhadap Myanmar, pascaperisitiwa ini terjadi.

(Tribunnews.com/Ranum Kumala Dewi)