TRIBUNNEWS.COM, YANGON – Tokoh sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh Liga Nasional untuk Demokrasi, dijebloskan ke tahanan.

Mereka diciduk aparat militer Myanmar Senin (1/2/2021) dini hari, beberapa hari setelah terjadi peningkatan ketegangan antara pemerintah sipil dan kelompok militer negara itu.

Konflik itu memicu spekulasi kemungkinan terjadinya kudeta atau pengambilalihan kekuasaan dari sipil oleh Myanmar yang dikenal punya riwayat lama menguasai negara.

Juru bicara Aung San Suu Kyi, Myo Nyunt kepada kantor berita Reuters mengatakan Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh-tokoh lain “dijemput” beberapa saat selepas malam.

“Saya ingin sampaikan ke rakyat agar tidak menanggapinya serampangan, kita akan menggelar aksi sesuai hukum,” kata Myo Nyunt.  

Baca juga: BREAKING NEWS : Tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer

Baca juga: Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Saat Tengah Malam, Ini Kronologinya

Dikutip dari Aljazeera, krisis politik Myanmar bermula ketika muncul tuduhan kecurangan Pemilu November 2020. Terjadi silang sengketa di antara kelompok politik sipil di Myanmar.

Parlemen Myanmar yang baru terpilih dijadwalkan bertemu untuk pertama kalinya pada Senin (1/2/2021).

Namun berbarengan muncul isu ancaman militer untuk melakukan kudeta atas tuduhan penipuan pemilih yang tidak berdasar dalam pemilihan November 2020.

Pada Kamis, panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengancam akan menghapus konstitusi.

Ini pernyataan yang bisa menjerumuskan negara itu ke dalam krisis politik terbesarnya sejak transisi menuju demokrasi dimulai pada 2008.

“Konstitusi adalah ibu hukum. Kami harus mengikuti konstitusi. Jika hukum tidak dihormati atau ditaati, kita harus menghapusnya. Kalaupun itu konstitusi, kita harus menghapusnya, '' katanya dalam pidatonya yang dikutip halaman Facebook militer.

Setelah dua hari ketidakpastian, militer merilis pernyataan resmi pada Sabtu (30/1/2021) , yang tampaknya merevisi pernyatan sebelumnya.

"Tatmadaw akan membela Konstitusi 2008 dan hanya bertindak dalam batas hukum yang ada," kata juru bicara militer yang menuduh media mengambil komentar Min Aung Hlaing di luar konteks.

Insiden itu terjadi setelah kampanye selama berbulan-bulan untuk mendiskreditkan Pemilu November, meski tidak ada bukti kuat adanya kesalahan.