Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Krisis Myanmar

Dewan Keamanan PBB Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi

Pemimpin terpilih Suu Kyi telah ditahan sejak Senin, ketika dia digulingkan oleh militer atas dalih melakukan kecurangan Pemilu November lalu.

Dewan Keamanan PBB Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi
AFP
Pemandangan Pagoda Shwedagon, tengara agama Buddha di Yangon terlihat pada 1 Februari 2021, ketika militer Myanmar menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam kudeta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pembebasan pemimpin sah Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya yang ditahan oleh militer.

DK PBB juga menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat di Myanmar, demikian dilansir Reuters, Jumat (5/2/2021).

Dalam pernyataan bersama, Kamis (4/2/2021) waktu setempat, DK PBB "menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan aturan hukum."

"Mendorong dilakukannya dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan kepentingan rakyat Myanmar," kata pernyataan itu.

Pernyataan DK PBB tidak menyebutkan soal kudeta, untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang selama ini melindungi Myanmar dari setiap tindakan dewan yang signifikan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berjanji pada Rabu (3/2/2021) lalu akan memobilisasi tekanan internasional yang cukup terhadap militer Myanmar "untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal."

Juru bicara misi PBB di China mengatakan Beijing berharap pesan-pesan utama dalam pernyataan Dewan Keamanan "dapat diindahkan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif bagi Myanmar."

"Sebagai tetangga Myanmar yang bersahabat, China berharap semua pihak di Myanmar mengutamakan aspirasi dan kepentingan rakyat, menangani perbedaan dengan benar melalui dialog yang sesuai dengan konstitusi dan hukum serta menjaga stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara itu.

"Komunitas internasional harus menciptakan lingkungan eksternal yang sehat bagi Myanmar untuk menyelesaikan perbedaan dengan benar."

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas