Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pembebasan pemimpin sah Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya yang ditahan oleh militer.

DK PBB juga menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat di Myanmar, demikian dilansir Reuters, Jumat (5/2/2021).

Dalam pernyataan bersama, Kamis (4/2/2021) waktu setempat, DK PBB "menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan aturan hukum."

"Mendorong dilakukannya dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan kepentingan rakyat Myanmar," kata pernyataan itu.

Pernyataan DK PBB tidak menyebutkan soal kudeta, untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang selama ini melindungi Myanmar dari setiap tindakan dewan yang signifikan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berjanji pada Rabu (3/2/2021) lalu akan memobilisasi tekanan internasional yang cukup terhadap militer Myanmar "untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal."

Juru bicara misi PBB di China mengatakan Beijing berharap pesan-pesan utama dalam pernyataan Dewan Keamanan "dapat diindahkan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif bagi Myanmar."

"Sebagai tetangga Myanmar yang bersahabat, China berharap semua pihak di Myanmar mengutamakan aspirasi dan kepentingan rakyat, menangani perbedaan dengan benar melalui dialog yang sesuai dengan konstitusi dan hukum serta menjaga stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara itu.

"Komunitas internasional harus menciptakan lingkungan eksternal yang sehat bagi Myanmar untuk menyelesaikan perbedaan dengan benar."

Pemimpin terpilih Suu Kyi telah ditahan sejak Senin, ketika dia digulingkan oleh militer atas dalih melakukan kecurangan Pemilu November lalu.

Dia juga menghadapi tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal, berdasarkan dokumen polisi.

Sekitar 147 orang telah ditahan sejak kudeta militer berlangsung, termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintahan Suu Kyi, demikian Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan pada Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Kuasai Pemerintahan, Militer Myanmar Blokir Sementara Jaringan Media Sosial

Baca juga: Junta Militer Myanmar Blokir Facebook untuk Pastikan Stabilitas Keamanan

Lagi, Militer Myanmar Tahan Tokoh Sipil