"Ini adalah langkah yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh militer untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka," tegas Charles.

Pernyataan itu dimulai oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres yang berjanji bahwa PBB akan melakukan yang terbaik untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar.

Langkah tegas PBB ini dilakukan untuk memastikan bahwa kudeta tersebut gagal.

"Pengambilalihan militer di Myanmar sama sekali tidak dapat diterima setelah terjadi pemilihan umum yang saya yakini berlangsung normal, dan setelah periode transisi yang besar," kata Guterres.

Sebelumnya, militer Myanmar melancarkan kudeta pada Senin pagi terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota senior Liga Nasional untuk Demokrasi lainnya.

Tatmadaw bersumpah untuk 'mengambil tindakan' terhadap dugaan penipuan pemilih selama berlangsungnya pemilihan umum 8 November 2020, yang membuat Aung San Suu Kyi menang besar.

Militer negara itu mengatakan mereka berkomitmen pada sistem demokrasi dan berjanji untuk mengadakan pemilihan yang baru dan adil saat kondisi darurat berakhir.