TRIBUNNEWS.COM - Analis menjelaskan bagaimana sikap "diam di depan Senat" dapat berakibat buruk bagi hukuman pidana Donald Trump di masa depan.

Setelah menolak untuk bersaksi di sidang pemakzulan Senatnya, Donald Trump disebut telah masuk ke dalam perangkap "jiu jitsu konstitusional" yang dibuat oleh Demokrat yang ingin menghukumnya, ungkap seorang analis hukum seperti yang dilansir Independent.

Partai Demokrat, yang dipimpin oleh manajer pemakzulan Jamie Raskin, pada hari Kamis meminta Donald Trump untuk hadir sebagai saksi di persidangan Senat pada 9 Februari, atas tuduhan bahwa Trump menghasut pemberontakan di Capitol.

Permintaan itu menjadi tantangan bagi mantan presiden, yang memutuskan tidak datang untuk bersaksi.

Pengacaranya mengecam permintaan itu sebagai "PR stunt" atau aksi publisitas.

Baca juga: Ditantang untuk Bersaksi di Bawah Sumpah saat Sidang Pemakzulan, Donald Trump Menolak

Baca juga: Pengacara Donald Trump Bersikeras Kerusuhan di Capitol Tak Ada Hubungannya dengan Mantan Presiden

Trump, yang menanggapi permintaan itu melalui penasihatnya Jason Miller, secara terpisah menyebut proses itu "inkonstitusional".

Dengan Demokrat sudah menunjuk pada kesalahan Trump, analis hukum MSNBC Danny Cevallos menyebut permintaan yang dibuat oleh Raskin sebagai perangkap "jiu jitsu konstitusional".

"Jamie Raskin menggunakan sedikit jujitsu konstitusional di sini," kata Cevallos pada Sabtu (6/2/2021) pagi.

"Mereka tidak mengeluarkan panggilan pengadilan, mereka hanya meminta atau mengundangnya untuk datang bersaksi dan Trump menolak."

Cevallos mengatakan itu berarti Senat akan dapat membuat "kesimpulan negatif dari diamnya terdakwa," yang akan menjadi preseden untuk pengadilan pidana Trump.

Pernyataan Cevallos itu muncul setelah seorang reporter independen, Marcy Wheeler, berpendapat bahwa penolakan Trump untuk ambil bagian akan menjadi jalan teraman bagi mantan presiden tersebut di depan Senat, tetapi dapat membuatnya berisiko dituntut pidana setelahnya.

"DPR akan menganggap seluruh klaim Trump untuk menawarkan tanggapan faktual adalah salah," tulis Wheeler.

Ia memperingatkan bahwa dengan menggunakan Amandemen Kelima, yang memungkinkan orang untuk tidak bersaksi terhadap diri mereka sendiri, Trump akan mengakui bahwa pidato Amandemen Pertama mungkin mengeksposnya secara kriminal.

Wheeler merujuk ke pengacara pemakzulan Trump, yang pada hari Selasa mengungkapkan mereka akan membantah klaim mantan presiden yang disebut telah mengancam sistem demokrasi, atau mengganggu transisi kekuasaan secara damai setelah pemilu 2020.

Namun, Trump tanpa dasar mengklaim bahwa pemilihan presiden"dicurangi", dan menghindari pengakuan Joe Biden sebagai presiden terpilih.

Senator, yang terpecah 50-50 antara Partai Republik dan Demokrat, diperkirakan tidak akan menghukum mantan presiden tersebut setelah 45 Partai Republik baru-baru ini memilih untuk membubarkan persidangan.

Demokrat percaya bahwa persidangan diperlukan untuk memberikan ukuran pertanggungjawaban atas serangan itu, juga bertujuan untuk mengadakan pemungutan suara lagi untuk maksud mendiskualifikasi Trump dari jabatannya lagi.

4 Skenario Berakhirnya Pemakzulan Donald Trump, termasuk Dilarang Mencalonkan Diri sebagai Presiden

Sidang perdana pemakzulan kedua mantan Presiden Amerika Donald Trump akan digelar 9 Februari mendatang.

Sebelumnya, belum pernah ada sidang pemakzulan untuk presiden yang sudah tidak lagi menjabat.

Sebab, pemakzulan biasanya ditujukan untuk memberhentikan presiden yang menjabat saat ini.

Lantas bagaimana pemakzulan kedua ini akan berakhir?

Berikut skenario berakhirnya pemakzulan Donald Trump seperti yang dilansir ABC News.

1. Sidang pemakzulan tidak pernah berlangsung

Perlu diingat bahwa selama persidangan, Senat AS memiliki kekuasaan untuk menentukan peraturan atau ketentuan sidang.

Meskipun preseden penting dan akan memandu banyak hal tentang bagaimana sidang akan berjalan, preseden itu sendiri tidak mengikat.

Baca juga: Patrick Leahy, Senator yang akan Pimpin Sidang Pemakzulan Donald Trump Dilarikan ke Rumah Sakit

Baca juga: DPR Amerika Serikat Serahkan Pasal Pemakzulan ke Senat untuk Sidang Kedua Donald Trump

Jika mayoritas senator ingin mengubah aturan, mereka bisa melakukannya.

Artinya, Senat bisa menolak untuk mengadakan persidangan jika diinginkan.

Hal itulah yang banyak diminta oleh Partai Republik menjelang persidangan.

"Senat harus memilih untuk menolak pasal pemakzulan begitu diterima di Senat," kata senator Republik berpengaruh Lindsey Graham dalam sebuah surat kepada Demokrat.

"Kami akan menunda tanpa batas waktu, jika tidak selamanya, penyembuhan bangsa yang besar ini jika kami melakukan sebaliknya."

Dalam tahap pembukaan persidangan 27 Januari 2021, senator Republik Rand Paul melakukan pemungutan suara untuk membatalkan persidangan.

Namun voting itu dikalahkan dengan 55-45 suara, sehingga skenario itu pupus.

2. Donald Trump dibebaskan

Setelah semua argumen dipresentasikan, 100 senator AS yang bertindak sebagai juri dalam persidangan akan diminta untuk memberikan suara pada satu pasal pemakzulan, yaitu penghasutan pemberontakan.

Mereka akan diminta untuk menghukum (dengan suara ya) atau membebaskan (dengan suara tidak) Trump atas tuduhan itu.

Konstitusi AS sangat jelas menentukan berapa banyak senator yang harus memberikan suara untuk mendukung Trump dihukum.

Jika tidak ada setidaknya 67 senator yang memberikan suara untuk menghukum, maka Trump akan dibebaskan.

Saat ini, komposisi Senat adalah 50-50, yang berarti Demokrat membutuhkan semua anggota partai untuk mengikuti garis serta meyakinkan 17 senator Republik untuk memberikan suara mendukung hukuman.

Tidak ada permintaan Wakil Presiden Kamala Harris untuk memutuskan hubungan.

Bahkan mayoritas yang nyaman dari 66-34 tidaklah cukup.

Faktanya, persidangan pemakzulan Senat 1868 dari mantan presiden Andrew Johnson berakhir dengan pembebasan dengan satu suara.

Inilah pula lah terjadi dalam persidangan pemakzulan pertama Trump, di mana ia dibebaskan di Senat atas kedua dakwaan terhadapnya.

Sejauh ini hanya beberapa senator Republik yang setuju dengan Demokrat bahwa mantan presiden harus dihukum, jauh dari 17 yang disyaratkan.

Dengan begitu, skenario ini menjadi salah satu akhir yang paling mungkin dari persidangan.

Sementara itu, Presiden Joe Biden tidak mengharapkan cukup Partai Republik untuk berubah pikiran, terutama sekarang setelah Trump di luar jabatan.

"Senat telah berubah sejak saya berada di sana, tetapi tidak berubah banyak," katanya kepada CNN.

3. Donald Trump dinyatakan bersalah, tetapi tidak dilarang mencalonkan diri lagi sebagai presiden

Jika Demokrat berhasil meyakinkan 17 Republikan tentang kasus mereka, Trump akan dihukum atas pasal pemakzulan.

Dalam persidangan Senat biasa, ini berarti presiden bisa segera dicopot dari jabatannya.

Tetapi kini Trump sudah tidak menjabat, tidak ada lagi yang bisa dicopot.

Jika ini terjadi, Trump akan menjadi presiden AS pertama yang dimakzulkan dan dinyatakan bersalah.

Setiap pengadilan pemakzulan lainnya dalam sejarah AS berakhir dengan pembebasan.

Pada titik ini, Senat akan mempunyai beberapa pilihan.

Senat dapat memilih untuk mengakhiri proses persidang dan melanjutkan kembali tugas regulernya.

Atau Senat dapat memilih untuk melakukan voting lagi tentang apakah akan melarang Trump mencalonkan diri untuk jabatan federal lagi.

Sebagian besar ahli konstitusi setuju pemungutan suara untuk melarang Trump mencalonkan diri hanya dapat terjadi setelah hukuman yang berhasil.

Berbeda dengan putusan pemakzulan, pemungutan suara ini hanya membutuhkan mayoritas sederhana (51:50), yang sekarang dimiliki oleh Demokrat.

Yang berarti sangat tidak mungkin, tetapi secara teknis bukan tidak mungkin, bahwa Trump dapat dihukum tetapi masih diizinkan untuk mencalonkan diri di masa depan.

4. Donald Trump dinyatakan bersalah dan dilarang mencalonkan diri lagi

Jika Trump terbukti bersalah, Senat kemungkinan akan mengadakan pemungutan suara untuk melarangnya mencalonkan diri lagi di masa depan.

Jika mayoritas sederhana senator memberikan suara mendukung, Trump akan dilarang mencalonkan diri untuk jabatan federal lagi.

Itu tidak hanya akan mencakup kursi kepresidenan, tetapi juga mencalonkan diri untuk Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Hanya tiga orang dalam sejarah AS yang pernah dijatuhi hukuman ini sebelumnya, yaitu tiga hakim federal.

Satu dilarang pada tahun 1862 karena menyerukan pemisahan diri, satu pada tahun 1912 karena praktik korupsi seperti meminta hadiah dari penggugat, dan yang ketiga pada tahun 2008 karena menerima hadiah dari pengacara yang berdebat di hadapannya dan karena mengajukan pernyataan palsu tentang kasus kebangkrutan pribadinya sendiri.

Perlu dicatat bahwa pemungutan suara yang berhasil hanya akan menghentikan Trump untuk memegang jabatan federal lagi.

Ia masih akan bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik Amerika melalui komentar, dukungan, demonstrasi dan sejenisnya.

Pemungutan suara untuk menghentikannya mencalonkan diri kembali tidak berarti akhir dari Donald Trump.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)