Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mulai 2022 Kota Kawasaki Jepang Dapat Subsidi Pajak dari Pemerintah Pusat

Kota Kawasaki akan menerima kembali dana bantuan subsidi pajak karena penerimaan pajak turun secara signifikan akibat dampak virus corona.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Mulai 2022 Kota Kawasaki Jepang Dapat Subsidi Pajak dari Pemerintah Pusat
Foto ToyoKeizai
Kota Industri Kawasaki Jepang yang kini banyak dihuni oleh kalangan warga asing. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kota Kawasaki Jepang akan menerima kembali bantuan subsidi pajak karena penerimaan pajak turun secara signifikan akibat dampak virus corona.

Kota Kawasaki merupakan satu-satunya kota yang ditunjuk pemerintah di Jepang yang selama 6 tahun terakhir tidak menerima pajak alokasi daerah dari pemerintah pusat.

"Prospek Kota Kawasaki, yang berpenduduk sekitar 1,54 juta orang, penerimaan pajak telah meningkat selama tujuh tahun berturut-turut hingga tahun lalu karena pengembangan kondominium bertingkat tinggi. Dan untuk tahun kelima berturut-turut dari 2016 hingga tahun ini, merupakan kota yang ditunjuk pemerintah secara nasional tanpa bantuan dana dari Pemerintah Pusat," papar sumber Tribunnews.com, Jumat (12/2/2021).

Kota Industri Kawasaki Jepang yang kini banyak dihuni oleh kalangan warga asing.
Kota Industri Kawasaki Jepang yang kini banyak dihuni oleh kalangan warga asing. (Foto ToyoKeizai)

Kawasaki adalah satu-satunya yang mengelola keuangan dengan pendapatan pajaknya sendiri tanpa menerima pajak alokasi lokal dari pemerintah pusat.

Namun, menurut rencana anggaran untuk tahun fiskal berikutnya yang diumumkan oleh pemerintah kota pada bulan Februari 2021 ini, penerimaan pajak kota akan turun sekitar 18 miliar yen dibandingkan tahun lalu karena aktivitas perusahaan melesu akibat pengaruh virus corona membuat pajak kota akan menurun.

Baca juga: Penumpang Pesawat Usia 5 Tahun ke Atas Wajib Tes Covid-19

Baca juga: Pelanggaran Ketentuan Olimpiade Jepang Dapat Dicabut Akreditasi dan Dilarang Bertanding

Di sisi lain, jumlah akun umum sekitar 820 miliar yen, yang merupakan yang terbesar karena memberikan pinjaman kepada perusahaan yang kinerja bisnisnya memburuk, dan karena pendapatan pajaknya sendiri tidak cukup, pajak alokasi daerah akan menjadi yang pertama dalam enam tahun terakhir ini.

Berita Rekomendasi

Selain menggunakan dana tersebut, kota akan membangun kembali keuangannya dengan meninjau bagaimana melanjutkan proyek-proyek skala besar seperti jalur layang JR Nambu yang melintasi kota.

Sementara itu Forum bisnis WNI di Jepang baru saja meluncurkan masih pre-open Belanja Online di TokoBBB.com yang akan dipakai berbelanja para WNI di Jepang. Info lengkap lewat email: bbb@jepang.com

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas