VIDEO Ini Perlihatkan Sejumlah Polisi Myanmar Berbalik Dukung Demonstran Penentang Kudeta
Sebuah video menunjukkan sejumlah polisi Myanmar berbalik mendukung demonstran penentang kudeta militer.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, YANGOON - Sebuah video menunjukkan sejumlah polisi Myanmar berbalik mendukung demonstran penentang kudeta militer.
Dalam video yang diunggah South China Morning Post, rekaman itu awalnya memerlihatkan massa disemprot dengan meriam air.
Mendapat semprotan itu, para pengunjuk rasa bertepuk tangan dan bersorak. Mereka kemudian mendapat semprotan kedua.
Baca juga: Gubernur Lemhannas: AS dan Myanmar Contoh Ekstrem Demokrasi
Di tengah semprotan kedua itulah, ada satu polisi yang mendekati demonstran. Tak lama, dua anggota lain mengikuti.
Dilansir pada Rabu (10/2/2021), mengetahui ada tiga penegak hukum beralih ke kubu mereka, massa semakin bersorak.
Baca juga: Penguasa Militer Myanmar Kembali Tangkap Orang Dekat Aung San Suu Kyi
Dalam rekaman berdurasi 2 menit 27 detik itu, massa megerumuni ketiganya yang menaikkan perisai anti huru-hara.
Seorang rekan mereka mencoba untuk menarik ketiganya. Namun, upayanya dihentikan oleh demonstran yang memeluk tiga penegak hukum tersebut.
Sejak akhir pekan, Myanmar dihantam oleh rentetan aksi damai buntut kudeta yang dilakukan militer pada 1 Februari.
Baca juga: Masuki Hari Keenam, Gelombang Unjuk Rasa dan Mogok Kerja di Myanmar Terus Bertambah
Massa menggunakan kata-kata kreatif seperti "mantanku buruk, tapi militer lebih buruk" selama berpartisipasi dalam unjuk rasa.
Mereka menyerukan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan tokoh politik lainnya dibebaskan.
Dalam klaimnya, militer membenarkan aksi mereka dengan menuding partai pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berbuat curang.
Sanksi dari AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengumumkan sanksi baru AS terhadap jenderal Myanmar setelah militer menahan para pemimpin terpilih dan merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021).
Biden mengatakan pemerintahannya akan memutus akses keuangan para pemimpin militer Myanmar ke dana 1 miliar dolar AS.